Image

Pemerintah Didesak Usut Tuntas Bentrok di PT Freeport

Reka Agni Maharani, Jurnalis · Selasa, 11 Oktober 2011 - 07:14 WIB
Ilustrasi (Foto: Dok Okezone) Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA - Aksi mogok pegawai PT Freeport yang berujung pada tewasnya dua warga sipil menggerakkan Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) untuk mendesak pemerintah agar mengusut tuntas kasus ini.

 

IHCS meminta pemerintah, khususnya Presiden, Menko Ekuin, Menko Polhukam, Menakertrans, Kapolri, dan Komnas HAM untuk segera mengusut bentrok antara aparat dengan warga sipil tersebut.

 

“Sebagaimana diketahui, mogok kerja yang sah diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 139 dan 140, kemudian Surat Edaran Mennakertrans No. 368. Kp. 02.03.2002 dan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.232/men/2003. Kesemuanya mengatur tentang mekanisme prosedur mogok kerja yang sah bagi buruh yang mendapati kebuntuan perundingan terkait perselisihan yang dialaminya dengan pihak manajemen perusahaan,” ungkap Ridwan Darmawan selaku Direktur IHCS kepada okezone, Selasa (11/10/2011).

 

Menurut Ridwan, aksi mogok yang dilakukan oleh para pegawai yang menuntut kenaikan upah kerja merupakan aksi yang sah karena PT Freeport masih belum menyelesaikan perundingan dengan pegawainya.

 

Kemarin ratusan karyawan PT Freeport yang didampingi perwakilan dari tujuh suku di Timika sekira pukul 08.00 WIT, berniat menemui pihak manajemen PT Freeport di Tembaga Pura. Namun aksi ini berujung anarki sehingga mengakibatkan dua orang tewas, satu kritis, dan empat luka-luka.

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini

Live Streaming