nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Korban Lumpur Blokir Jalur Alternatif Porong

Abdul Rouf, Jurnalis · Senin 24 Oktober 2011 23:43 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2011 10 24 337 519772 q7AF5gaiZf.jpg

SIDOARJO- Warga yang tergabung dalam Korban Lumpur Menggugat (KLM) memblokir jalur alternatif Porong, Senin (24/10/2011). Selain itu, mereka juga mengusir pejabat BPLS dan Pemkab Sidoarjo yang datang ke lokasi demo.

Aksi yang dilakukan warga itu, merupakan aksi lanjutan karena sampai saat ini mereka belum menerima ganti rugi gagal panen akibat jebolnya tanggul lumpur pada 2010 silam. Padahal, mereka sudah berulangkali menuntut agar diberi ganti rugi.

Dari Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) angkat tangan ketika warga minta ganti rugi. Alasannya kawasan itu tidak masuk peta terdampak. Sedangkan, Pemkab Sidoarjo selama ini hanya menjanjikan ganti rugi gagal panen dimintakan anggaran ke pusat, tapi sampai saat ini tidak terealisasi.

Karena itulah, ketika Kepala kelompok kerja BPLS Khusnul, datang menemui mereka, langsung diusir. Aksi ini dilakukan karena warga menilai BPLS gagal menangani semburan lumpur Lapindo.

Demikian pula ketika Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Sidoarjo Fauzi Isfandiari menemui warga yang berunjukrasa di Desa Glagaharum untuk menjelaskan proses ganti rugi juga diusir. Padahal, saat itu Fauzi menjelaskan kalau ganti rugi masih menunggu pencairan anggaran dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). "Kami tak butuh janji, kenyataannya sampai saat ini ganti rugi belum dibayar," ujar Sulkan, salah satu warga Glagaharum.

Warga menilai BPLS dan pejabat Pemkab Sidoarjo tak becus menangani tanggul jebol yang dianggap sebagai bencana alam tersebut. Bahkan, sejak 10 bulan tak ada kejelasan atas ganti rugi seperti yang dijanjikan Bupati Sidoarjo Saiful Ilah kepada korban saat kejadian. "Berapakali bupati menjanjikan akan menyelesaikan ganti rugi. Kenyataannya mana, tidak ada buktinya," imbuh warga lainnya.

Warga menuntut ganti rugi sebesar Rp3,5 miliar atas gagal panen, evakuasi dan kerusakan tambak warga. Total sawah yang tercemar lumpur mencapai 30 hektare tersebar di Desa Permisan, Penatarsewu, Gempolsari, Sentul dan Glagaharum, Kalidawir dan wilayah sekitarnya.

Warga tetap bertahan menutup jalan alternatif di sekitar tanggul kolam penampungan lumpur hingga proses ganti rugi selesai. Mereka juga memasang sejumlah poster dan menutup jalan dengan truk di tengah jalan. Warga juga mendirikan tenda, duduk beralas tikar di atas aspal.

Aksi ini menyebabkan pengendara kesulitan menuju Surabaya-Malang melalui jalan alternatif Sentul-Glagaharum. Akibatnya, terjadi kemacetan di sepanjang jalan raya Porong sejauh lima kilometer. Kemacetan terjadi mulai pintu keluar jalan tol Sidoarjo hingga Gempol Pasuruan.

Sementara itu, sejauh ini belum ada kejelasan apakah Pemerintah pusat sudah menurunkan anggaran untuk ganti rugi gagal panen tersebut. Sebab, untuk menyerap dana penanganan bencana, Pemkab Sidoarjo harus membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah ( BPBD).

(ugo)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini