Share

Koruptor Sebaiknya Dihukum Mati

Rizka Diputra, Okezone · Rabu 26 Oktober 2011 13:16 WIB
https: img.okezone.com content 2011 10 26 339 520646 8PEFkcAL9f.jpg Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA - Praktek korupsi seakan sudah membudaya di Indonesia. Korupsi yang merupakan bahaya laten perlu diberantas agar negara tidak semakin terpuruk.

 

Upaya penindakan hukum berupa hukuman mati dirasa sangat tepat bagi koruptor ketimbang hukuman penjara dalam kurun waktu tertentu.

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

 

"Saya kira hukuman yang tepat bagi koruptor minimal seumur hidup dan maksimal hukuman mati," kata Ketua Umum Gerakan Pemuda Anti Korupsi (GEPAK) Tariq Mahmud kepada okezone, Rabu (26/10/2011).

 

Menurutnya, Undang-undang Nomor 13 tahun 1999 perlu direvisi. Pemberlakuan hukuman mati bagi koruptor dinilai efektif untuk menekan praktik korupsi di Indonesia. "Kalau itu dilakukan (hukuman mati) saya yakin ada penurunan drastis (korupsi). Kalau sudah turun, otomatis anggaran akan sampai ke masyarakat," terangnya.

 

Lebih lanjut, dia mengkritisi anggota DPR yang belakangan terkesan berupaya mengkerdilkan KPK dalam upaya pemberantasan korupsi. Hal itu terlihat dari polemik anggota Banggar DPR dengan KPK beberapa waktu lalu.

 

"Mereka mencoba mengkerdilkan KPK dalam hal pemberantasan korupsi. Kita melihat ketidakseriusan mereka memberantas korupsi. Selama DPR diduduki partai korup, saya rasa Indonesia akan makin terpuruk," pungkasnya.

 

Sebelumnya, Menkum HAM Amir Syamsuddin mengusulkan agar revisi UU Tipikor mengakomodir pemberian hukuman minimal 5 tahun bagi koruptor. Tujuannya agar menciptakan rasa keadilan dihadapan masyarakat. Namun usulan ini menuai pro dan kontra. “Kalau saya, lebih baik diperberat hingga lima tahun penjara agar lebih punya efek jera,”tegasnya kemarin.

 

Menurut dia, memang hukuman harus melalui mekanisme peradilan yang benar. Namun, kategori korupsi dan beratnya kerugian serta dampak yang ditimbulkan, haruslah menjadi pertimbangan utama dalam menjatuhkan vonis kepada tersangka koruptor. Karena itu, Menkum HAM meminta agar hukuman berat untuk tersangka yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi, haruslah membuat pelaku atau yang akan melakukan korupsi menjadi berpikir dua kali sebelum melakukan.

 

Amir mengaku, usulan ini akan menjadi salah satu poin pembahasan oleh tim pengkaji RUU Tipikor bersama bahasan yang lain seperti moratorium remisi bagi para koruptor.

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini