nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Penahanan Eks Bupati Mentawai Diperpanjang

Rus Akbar, Jurnalis · Rabu 07 Desember 2011 11:32 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2011 12 07 340 539120

PADANG - Penahanan mantan Bupati Mentawai, Edison Saleleubaja, kembali dipepanjang. Edison ditahan tekait dugaan korupsi dana Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, pada periode 2003-2004 sebesar Rp1,5 miliar.

 

“Kami memperpanjang masa tahanan mantan Bupati Mentawai selama 40 hari lagi. Perpanjangan masa tahanan disebabkan tim penyidik masih banyak yang diperiksa,” kata Kasi Penerangan Hukum dan Humas Kajati Sumbar, Ikhwan Ratsudy, Rabu (7/12/2011).

Edison sudah dititipkan sejak 16 November lalu dan seharusnya berakhir 5 Desember lalu. Selain Edison, masa tahanan Kepala Dinas Kehutanan Mentawai, Samuel Pangabean, yang terseret kasus yang sama juga akan diperpanjang.

“Hasil pemeriksaan tim kami, diduga sebanyak 106 orang menerima aliran dana itu, umumnya pejabat Mentawai. Selain itu, tim peyidik juga sudah memeriksa 83 saksi dan 72 item dokumen sebagai barang bukti,” paparnya.

Kasus ini mencuat setelah Kejati Sumbar menyidik aliran dana tidak jelas. Dari keterangan Edison, dana tersebut dibagi ke pejabat di intansi-instansi di Kabupaten Mentawai dan dipakai untuk kepentingan pribadi.

“Mantan Bupati Mentawai ini terkena kasus setelah ia menerbitkan SK Bupati Nomor 157 Tahun 2005 tentang pemberian intensif dan biaya opersional PSDH dari dana perimbangan sumbar daya alam sektor kehutanan Mentawai,” jelasnya.

Kemudian, lanjut Ikhwan, Edison juga mengeluarkan surat bupati Nomor: 522.11/282/Hut-MTW/2005 tertanggal 16 Desember 2005 perihal penggunaan biaya opersional pada dana intensif PSDH.

“Ternyata prosedur itu tidak sesuai dengan PP 51 Tahun 1998 tentanng PSDH. Dengan kasus ini mantan bupati dijerat Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi sebagaimana ditambah dengan UU No 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat ke-1 KUHP,” urainya.

Kejati baru menyita uang Edison sebesar Rp145 juta. Sementara saat penahanan, Edison mengakui bahwa itu dibagi kepada pejabat lainnya. “Kami bagi sedikit-sedikit,” kata Edison saat dibawa ke LP Muaro Padang 16 November lalu.

(ton)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini