PBNU: Libatkan Civil Society dalam Pembahasan RUU Kamnas

JAKARTA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Rabu (28/12/2011) menerima kunjungan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Syamsudin, yang secara khusus datang untuk menyosialisasikan rencana Pemerintah menerbitkan Undang-undang Keamanan Nasional. PBNU dengan tegas meminta agar dalam pembahasannya civil society turut dilibatkan.

"Kesalahan orde baru dulu semuanya sentralisasi. Semuanya sekarang sudah belajar, mari libatkan semuanya, terasuk civil society," kata Ketua Umum PBNU KH. Said Aqil Sirodj di hadapan Sjafrie.

Said mengatakan, negara sekuat apapun pasti membutuhkan keterlibatan civil society. Terlebih dikalangan Nahdliyin, khususnya para kiai sepuh yang diakui oleh Said masih memiliki rasa trauma dengan kejadian lampau.

"Kiai di desa coba lihat, mereka masih ada yang ketakutan kalau melihat baju hijau. Libatkan civil society, insya Allah akan bisa membantu terciptanya undang-undang yang baik," ujarnya.

Menanggapi permintaan PBNU, Kementerian Pertahanan memberikan sambutan positif. Wamenhan Sjafrie bahkan mengaku jika pihaknya sudah berencana melibatkan semua elemen dimasyarakat dalam pembahasan RUU Keamanan Nasional.

"Tadi sana (Wamenhan Sjafrie) sendiri yang mengatakan. Kementrian Pertahanan siap melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk PBNU sebagai civil society," ujar Said menirukan yang diucapkan Sjafrie.

Rombongan Kementrian Pertahanan datang dengan dipimpin Sjafrie Syamsudin. Dari jajaran staf yang ikut datang di antaranya Sekretaris Jendral Marskal Eris Harianto, Direktur Jendral Strategi Pertahanan Mayjend Puguh Santoso, Kapuskom Publik Brigjend Hartind dan sejumlah staf lainnya. (sus)

(Muhammad Saifullah )

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.