Share

Pendidikan Antikorupsi Juga Berlaku di Kemendikbud

Margaret Puspitarini, Okezone · Senin 09 Januari 2012 16:05 WIB
https: img.okezone.com content 2012 01 09 373 554129 lR0wWA2Qsp.jpg Gedung Kemendikbud (Foto: Rifa Nadia/okezone)

JAKARTA - Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menggalakkan pendidikan antikorupsi sejak dini. Namun, tidak hanya diterapkan kepada generasi penerus, pendidikan anti korupsi juga berlaku bagi satuan kerja di bawah naungan Kemendikbud.

Hal ini disampaikan Inspektorat Jenderal (Irjen) Kemendikbud Haryono Umar selepas acara pertemuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan rektor seluruh Indonesia di Hotel Atlet Century Senayan, Jakarta Selatan, Senin (9/1/2012).

Dia mengungkapkan, kemendikbud aktif membangun wilayah bebas korupsi, yakni dengan mengelola keuangan lebih baik, pendidikan lebih baik, serta penerapan pendidikan anti korupsi. "Jadi, bukan hanya kementerian yang mendidik anak-anak menjadi generasi baru antikorupsi, tapi kementrian sendiri jadi yang terdepan untuk bersama-sama melawan korupsi," ujar Haryono.

Haryono menyebutkan, pembangunan wilayah anti korupsi di Kemendikbud guna memperbaiki status disclaimer terhadap laporan keuangan Kemendikbud tahun anggaran 2010 oleh BPK.

"Kami di Kemendikbud tengah mengkaji dan mengevaluasi semua prosedur pengelolaan keuangan. Sehingga hal-hal seperti ini tidak terulang lagi karena keuangan negara harus dikelola sebaik-baiknya," katanya.

Pelaksanaan tata kelola yang baik, lanjutnya, membutuhkan kerja sama dari berbagai pihak. Menurut mantan pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini, Kemendikbud perlu bermitra dengan BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), karena banyaknya satuan kerja di bawah naungan Kemendikbud.

"Salah satu persoalan yang membutuhkan banyak pihak dalam penyelesaiannya adalah pengelolaan aset universitas. Intinya untuk kebaikan bersama," kata Haryono menjelaskan.

Kerja sama tersebut bisa dilakukan misalnya dengan cara BPK memberi masukan kepada kementerian. Sementara pihak inspektorat jenderal akan memberikan peringatan kepada satuan kerja yang ada di bawah naungan Kemendikbud.

"Kami tengah melakukan audit dini di semua unit utama. Jadi sebelum mereka menjalankan tugas, kami akan mempelajari, mengevaluasi, semua SOP, aturan-aturan, dan digabungkan dengan profil mereka," dia mengimbuhkan.

Kemudian, mereka akan diberikan masukan terkait hasil temuan BPK selama ini. "Apa saja persoalan yang sering terjadi, nanti kita berikan masukan. Tapi jika masih terulang, tentu harus ditindak. Ibaratnya, sebelum masuk jurang, kami telah memperingatkan bahwa jalanan tersebut licin," tutur Haryono.

(rfa)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini