Share

Harga BBM Melambung, SBY 'Benci' Rakyat Miskin

Jum'at 16 Maret 2012 09:47 WIB
https: img.okezone.com content 2012 03 15 367 593975 uMKaflHQz6.jpg Foto: dok. pribadi

KONDISI bangsa Indonesia yang di nahkodai oleh SBY ini nampaknya semakin terpuruk ke dalam jurang kemiskinan dan ketidakpastian. Rakyat yang berharap banyak agar terciptanya kehidupan yang layak dan makmur, ternyata dijawab dengan kebengisan dan keangkuhan oleh pemerintah. Kini rakyat hanya bisa menangis dan meraung-raung kelaparan melihat harga kebutuhan pokok yang kian melambung. Jangankan untuk memenangkan sengketa tanah atau kasus peradilan, untuk makan sehari-hari saja rakyat harus memeras keringat dan berkeliling seharian. Lantas melihat kondisi masayarakat yang begitu memilukan ini, apa peran pemerintah?

Pemerintah bersama-sama DPR RI dengan begitu semangat memutuskan pada 1 April 2012 nanti akan menaikan harga BBM (premium) yang sebelumnya Rp4.500 menjadi Rp6.000. Menurut Menteri ESDM Jero Wacik, kenaikan harga BBM yang direncanakan menjadi Rp6.000 per liter juga merupakan salah satu strategi pemerintah dalam upaya konversi BBM ke energi gas. Wacik menjanjikan, 2014 merupakan tahun keberhasilan pemerintah dalam melakukan "stressing" pada subsidi BBM. "Kita lihat nanti setelah saya turun, subsidi BBM tidak lagi Rp90 triliun," ujarnya bangga, (www.republika.co.id).

Dan pemerintah dengan bangga mengatakan bahwa kenaikan harga BBM tidak akan berimplikasi signifikan terhadap pertambahan jumlah rakyat miskin. Padahal, kita semua tahu ketika kebijakan BBM dinaikan pada 2005, ternyata jumlah penduduk miskin bertambah hingga 3,5 juta jiwa. Ini membuktikan bahwa kebijakan pemerintah untuk menaikan harga BBM akan sejalan lurus dengan semakin mahalnya harga kebutuhan barang pokok. Dan berarti dengan kebijakan ini, pemerintah berupaya memiskinkan rakyat Indonesia. Belum lagi setelah BBM dinaikan harganya menjadi Rp6.000, Tarif Dasar Listrik (TDL) akan berimbang naik, biaya angkutan juga naik, dan berimbas kepada semua harga menjadi melambung.

Pemerintah berupaya untuk membodohi rakyat dengan memberikan konpensasi BLT (Bantuan Langsung Tunai), kini Bantuan Langsung Masyarakat Sementara (BLMS) sebesar Rp150 ribu setiap bulannya.  Hal ini merupakan upaya pemerintah untuk menurunkan derajat rakyat dan ini bukanlah solusi pengurangan rakyat miskin. Karena BLT hanyalah bersifat sementara dan instan. Pemerintah seharusnya memberikan fasilitas yang memadai, infrastruktur yang baik, dan lapangan pekerjaan bagi rakyat Indonesia. Dengan cara inilah rakyat akan dimudahkan dalam upaya peningkatan kesejahteraannya. Jalan-jalan raya yang baik akan melancarkan arus distribusi dalam sistem pemasaran ke semua daerah di Indonesia.

Dalam pasal 33 UUD 1945 dikatakan, "Bumi, Air dan Kekayaan Alam yang terkandung di dalamnya dikuasai (dikelola) oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat."  Jelaslah konstitusi negara menegskan bahwa semua kekayaan alam tersebut dikuasai (dikelola) oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat, mengayomi, dan memberikan kemudahan bagi rakyat. Bukan malah rakyat ditindas bahkan diintimidasi agar selalu menjalankan peraturan dan ketetapan pemerintah yang selalu berseberangan dengan kehendak rakyat, termasuk menaikkan harga BBM. Artinya pemerintah mengabaikan amanah UUD 1945.

Belum lagi pemerintah menyalahi aturan yang lain. Dalam Pasal (7) Ayat (6) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang APBN Tahun 2012 disebutkan bahwa harga jual eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan. Namun faktanya, 1 April mendatang pemerintah begitu berambisi untuk menaikan harga BBM.

Melihat kondisi seperti ini, maka Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Daerah Sumatera Selatan dengan lantang menyatakan MENOLAK KEBIJAKAN tersebut. Karena kebijakan menaikkan harga BBM ini tidak sama sekali berpihak kepada rakyat miskin dan akan semakin membuat rakyat miskin semakin sengsara. Dan kalaupun kebijakan ini tetap akan dijalankan pemerintah, maka KAMMI Sumatera Selatan akan menjadi garda utama untuk menuntut SBY mundur dari kursi jabatannya.

KAMMI menilai, kebijakan menaikkan harga BBM pada 2012 ini terlalu dipaksakan. Karena KAMMI fikir bahwa yang harus dilakukan pemerintah ialah bukan menaikkan harga BBM, tapi yang terbaik adalah mengusut tuntas kasus-kasus korupsi yang telah menyebabkan kerugian negara triliunan rupiah, sehingga mampu menutupi kegoncangan ekonomi akibat krisis minyak di Timur Tengah. Tidak hanya itu, pemerintah juga bisa memaksimalkan SDA yang ada. Pemerintah bisa kembali mengambil aset-aset bangsa di sektor minyak dan gas yang 70 persennya dikuasai asing. Belum lagi dari sektor pertambangan lainnya, pembagian hasil keuntungannya tidak adil sehingga lebih menguntungkan pihak perusahaan ketimbang pemerintah. Kebocoran anggaran dan penghasilan negara yang seperti inilah yang harus diminimalisasi dan dicegah oleh pemerintah, bukan malah mengorbankan rakyat miskin yang seharusnya mereka sejahterakan.

KAMMI juga menuntut pemerintah untuk mengurangi jumlah belanja negara (pegawai dan barang) yang mecapai 40 persen dari APBN. KAMMI menilai, daripada pemerintah menaikan harga BBM, lebih baik pemerintah mengefektifkan dan mengefisienkan hal-hal semacam ini untuk menjaga kestabilan perekonomian bangsa. Belanja negara untuk pegawai dan negara yang begitu fantastis ini bisa lebih dihematkan lagi. Kita lihat bahwa pejabat-pejabat negara bermewah-mewahan, sedangkan rakyat terus dihimpit dengan kemiskinan.

sekali lagi KAMMI Daerah Sumatera Selatan menolak dengan tegas kebijakan dinaikannya harga BBM oleh pemerintah. Pemerintah harus sadar dan peka atas jeritan rakyat.

Alim Muslimin, A.Md

Ketua Bidang Humas dan Kebijakan Publik

KAMMI Daerah Sumatera Selatan

(rfa)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini