nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

111 Pejabat Mentawai Diduga 'Cicipi' Hasil Korupsi

Rus Akbar, Jurnalis · Senin 09 April 2012 15:39 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2012 04 09 340 608139 VzQPBc8k5v.jpg Ilustrasi korupsi (foto: Agung/ okezone)

PADANG- Kasus dugaan korupsi dana Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang melibatkan mantan Bupati Mentawai Edison Saleleubaja dan mantan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawai Samuel Pangabean, hari ini disidangkan.

Sidangan yang digelar di Pengadilan Negeri Padang ini beragendakan pembacaan dakwaan. Dalam dakwaan terungkap sebanyak 111 pejabat mulai dari bupati sampai pegawai di instansi pemerintah turut mencicipi aliran dana tersebut, Senin (19/4/2012).

Isward, seorang Jaksa Penuntut Umum (JPU), memaparkan kasus dugaan korupsi itu mencuat pada 16 November 2005, saat dilakukan rapat di Kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

"Dana itu sebesar Rp15.735.149.904. Dari dana itu diambil upah pungut 10 persen atau sebanyak Rp1,5 miliar, itulah yang dibagi-bagi pejabat," kata Isward di Pengadilan Negeri Padang, Jalan Khatib Sulaiman Padang.

Edison Saleleubaja, saat menjadi Bupati Mentawai mendapat Rp66,8 juta; Wakil Bupati Mentawai, Aztarmizi Rp53,4 juta; Sekda, Ifdil Gusti mendapat Rp40,1 juta; dan tiga asisten masing-masing menerima Rp26,7 juta.

Selain itu Kepala Dinas Perindustrian, Perdangan, Koperasi dan Pertambangan Halomoan Pardede mendapat Rp13,3 juta serta Kabag Hukum Sekda Mentawai Lindung Sihombing menerima Rp13,3 juta.

"Pejabat tersebut adalah Tim pengendali pengelolaan pemungutan PSDH," katanya.

Kemudian dana itu mengalir ke Dinas Kehutanan Mentawai, saat itu dipimpin Samuel Pangabean dan mendapat jatah Rp48,4 juta. Total untuk dinas tersebut mendapat Rp555,5 juta dibagi ke 56 orang staf.

Dana itu juga mengalir ke pegawai bagian keuangan Sekda Mentawai sebanyak Rp72,8 juta diterima 22 orang. Sementara di kantor pendapatan daerah Rp70,1 juta yang diterima 25 orang. Akibat ulah kedua terdakwa, negara mengalami kerugian sebanyak Rp1,38 miliar.

"Terdakwa diancam pidana Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf a dan b, ayat 1 dan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah ditambahkan dan diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP," katanya.

Usai pembacaan dakwaan Ketua majelis hakim Jon Effreddi menunda sidang Senin depan.

(kem)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini