Share

Pemerintah Tak Solid Bahas RUU PT

Margaret Puspitarini, Okezone · Rabu 11 April 2012 15:09 WIB
https: img.okezone.com content 2012 04 11 373 609596 1ti4JImAMv.jpg Gedung Kemendikbud (Foto: Rifa Nadia/okezone)

JAKARTA - Penundaan pengesahan Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi (RUU PT) dan Pendidikan Kedokteran (RUU Dikdok) tentu menimbulkan berbagai spekulasi di berbagai kalangan, terutama anggota dewan.  

Menurut salah satu anggota Komisi X, Raihan Iskandar, permintaan penundaan yang dilakukan pemerintah terhadap dua RUU ini akibat tidak efektifnya komunikasi internal di kubu pemerintah.

 

Baca Juga: Dukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Morowali Hibahkan Tanah ke KKP

"Dua kali penundaan membuat saya merasa sangat sedih. Hal ini menunjukkan kinerja eksekutif tidak ligas. Padahal kami (Panja) yang terdiri dari pemerintah dan anggota dewan sudah bekerja siang malam untuk merumuskan RUU tersebut," kata Raihan ketika berbincang dengan okezone, Rabu (11/4/2012).

 

Raihan menyesalkan permohonan penundaan datang pada tingkat pengambilan keputusan, bukan dilakukan sejak pembahasan Panja. "Secara perundangan, permohonan penundaan harusnya diajukan saat Panja. Meskipun Mendikbud mengakui kesalahan berasal dari pihak pemerintah, bukan anggota dewan," ujarnya menambahkan.

 

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu menyatakan, sejauh ini pengajuan penundaan pengesahan RUU PT serta pendidikan dan kedokteran (Dikdok) bukan karena alasan substansial isi RUU PT. Menurutnya, perbedaan pendapat antarkementerian menjadi salah satu faktor penundaan tersebut.

 

"Panja itu kan perwakilan pemerintah dari berbagai kementerian dan anggota dewan. Kami panitia pun terus dipantau oleh anggota fraksi lain. Dari hasil keputusan Panja, per fraksi di komisi tidak ada masalah. Sementara antarkementerian memang ada perbedaan pendapat," ujar Raihan.

 

Perbedaan pendapat tersebut, lanjutnya, terlihat dalam dua poin penting, yakni penyatuan seluruh institusi dan lembaga pendidikan di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) serta mengenai biaya opersional perguruan tinggi (BOPT).

 

"Mengenai BOPT sebesar 2,5 persen itu justru bertujuan untuk membantu para mahasiswa karena jika tanpa kebijakan tersebut, biaya yang harus dibayar oleh mahasiswa sangat besar," ujarnya.

(rfa)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini