Share

Kejagung Persilakan KPK Tangani Kasus Depo Balaraja

Rizka Diputra, Okezone · Rabu 30 Mei 2012 13:46 WIB
https: img.okezone.com content 2012 05 30 339 638267 0HuJiSCHoX.jpg Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA - Kejaksaan Agung menyelidiki kasus dugaan korupsi pembangunan Depo BBM PT Pertamina di Balaraja, Tangerang, Banten.

 

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), Andhi Nirwanto, mengatakan, kasus tersebut masih diselidiki kendati belum ditemukan kerugian negara. "Penyelidikan, sebenarnya itu kan belum selesai, karena belum ada perhitungan kerugian negaranya, belum ditemukan," ujar Andhi di Jakarta, Rabu (30/5/2012).

Baca Juga: Peduli Pejuang Kanker, Donasi Rambut bersama Lifebuoy x MNC Peduli Tengah Berlangsung!

 

Mengenai kasus Depo Balaraja yang juga dilaporkan ke KPK, Kejagung mengaku tidak masalah. Menurut Andhi, nantinya akan ada koordinasi dengan kedua lembaga penegak hukum itu dalam penanganan kasus ini. "Silakan saja (diselidiki KPK) nanti kan kami koordinasi," imbuhnya.

 

Lebih lanjut, dia menjelaskan terdapat dua dugaan tindak pidana yang ditangani Kejagung. Yakni kasus dugaan pemalsuan dan penggelapan sertifikat tanah pembangunan Depo BBM Pertamina Balaraja yang ditangani jaksa pidana umum (Pidum).

 

Kasus kedua yakni dugaan korupsi pembayaran ganti rugi Pertamina kepada PT Pandan Wangi Sekartaji (PT PWS) ditangani jaksa pidana khusus (Pidsus).

 

"Kami (Kejagung) sendiri ada pidana umum, ada pidana khusus, itu dan ada keterkaitannya. Kalau di Pidsus kan penyelidikan, kalau sekarang belum ditemukan bukti," tutup Andhi.

 

Sekadar diketahui, kasus ini bergulir pada 1996 yang melibatkan dua nama pengusaha besar, Sandiaga Uno dan Edward Soeryadjaya. Ikhwal kasus ini bermula dari keinginan Pertamina membangun Depo BBM di daerah Balaraja, Tangerang.

 

Pada proyek tersebut, Pertamina menggaet PT Pandan Wangi Sekartaji (PWS) sebagai mitra pelaksana. Namun, akibat krisis moneter yang menghantam Indonesia pada 1998, proyek ini batal terlaksana. Padahal, PWS sudah membeli tanah 20 hektare untuk proyek tersebut. Pembatalan penyelesaian proyek ini membuat Pertamina harus membayar kompensasi proyek sebesar USD12,8 juta.

 

Dalam kasus dugaan pemalsuan sertifikat tanah HGB Nomor 032 dengan sertifikat asli HGB Nomor 031 pada proyek Depo Bahan Bakar Minyak (BBM) Pertamina Balaraja, Tangerang, Banten ini pihak Kejagung masih mengkajinya.

 

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Noor Rachmad mengatakan, sudah ada dua tersangka dalam kasus tersebut, yakni komisaris PT Pandan Wangi Sekartaji (PWS) Stefanus Ginting dan Direktur PT PWS Made Suryadana. Mereka dijerat Pasal 372 tentang Penipuan dan Pasal 378 tentang Penggelapan.

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini