"Hapus Semua Jabatan Wamen"

Tegar Arief Fadly, Okezone · Rabu 06 Juni 2012 18:29 WIB
https: img.okezone.com content 2012 06 06 339 642660 3IQclrGuPb.jpg Yusril Ihza Mahendra

JAKARTA-  Wakil Menteri (wamen) Hukum dan HAM, Denny Indrayana menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang membatalkan penjelasan pasal 10 UU nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara membuat posisi wamen semakin jelas.

Pernyataan Denny Indrayana itu diamini oleh mantan Menteri Hukum dan HAM Yusril Ihza Mahendra. "Ada benarnya. Putusan MK menegaskan bahwa Presiden dapat mengangkat wamen seperti diatur dalam Pasal 10 UU 39/2008. Jadi keberadaan wamen secara teori sah," kata Yusril saat dihubungi wartawan di DPR, Jakarta, Rabu (6/6/2012).

Namun, kata Yusril, posisi wamen yang pejabat karir dan bukan anggota kabinet sudah dibatalkan oleh MK. Untuk itu, Yusril mengusulkan kepada presiden agar segera memberhentikan wamen dan mengangkat wamen baru yang merupakan anggota kabinet.

"Wamen sekarang sudah dibatalkan MK. Jadi sudah tidak sah lagi. Presiden perlu berhentikan mereka semua, dan angkat wamen baru yang anggota kabinet," terangnya.

Lebih lanjut Yusril menegaskan, sebaiknya posisi wamen ditiadakan di seluruh kementerian. "Baiknya dihapus semua," pungkasnya.

Diberitakan, MK mengabulkan gugatan atas pasal 10 Undang-Undang (UU) nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang diajukan Gerakan Nasional Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (GNPK). MK menyebutkan dasar hukum pengangkatan wamen inkonstitusional. Dengan demikian, sejak putusan itu jabatan wamen dikosongkan sampai ada Keputusan Presiden (Keppres) yang baru.

(ugo)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini