Putusan MK Bukan Berarti 'Putus Hubungan' Jabatan Wamen

Nurul Arifin, Okezone · Kamis 07 Juni 2012 00:01 WIB
https: img.okezone.com content 2012 06 06 339 642759 KFaHLjcrXS.jpg Foto: Ilustrasi

SURABAYA - Amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait keberadaan wakil menteri (wamen) kian memperjelas kedudukannya dalam kabinet. Bahkan keluarnya putusan itu tidak secara otomatis 'putusan hubungan' dan batal demi hukum dalam jabatan.

"Tidak ada yang inkonstitusional dalam putusan MK itu. Putusan MK ini semakin meneguhkan posisi wamen dalam kabinet," kata Pakar Hukum Univeristas Airlangga (Unair) Radian Salman ketika mengomentari putusan MK, Rabu (6/6/2012).

Dia menjelaskan, dalam sidang MK itu tidak menyentuh masalah inkosntitusional atau konstitusional. Melainkan lebih pada pembatalan penjelasan Pasal 10 Undang-Undang nomor 39 tahun 2008 tentang Kementrian Negara. Atas putusan itu, tentunya diperlukan tindak lanjut bagaimana karir wamen ini selanjutnya.

“Yakni, MK meminta Presiden untuk memperbaruhi peraturan jika mengangkat kembali sebagai pembantu Menteri. Posisi Wamen pun tidak otomatis demisioner,” papar Ahli Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Unair ini.

Menurut Radian, putusan MK itu tidak menyebabkan batalnya peraturan presiden tentang pengangkatan wamen. Katanya, MK menilai pengangkatan wamen merupakan hak eksklusif Presiden yang juga harus dipatuhi secara hukum konstitusi.

“Tapi untuk saat ini, posisi Wamen masih sangat diperlukan,” tukasnya.

(sus)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini