Posisi Wakil Menteri Digugat, Ini Komentar SBY

K. Yudha Wirakusuma, Okezone · Rabu 13 Juni 2012 13:49 WIB
https: img.okezone.com content 2012 06 13 339 646489 PigdXvdZOf.jpg

BOGOR - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) angkat bicara menyikapi pembatalan Pasal 10 Undang-Undang (UU) Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara oleh Mahkamah Konstitusi (MK) membuat. Orang nomor satu negeri ini mengatakan bahwa pemerintah tetap menghormati hukum.

 

"Undang-Undang yang memberi kewenangan digugat di Mahkamah Konstitusi. Maka sikap saya, pememerintah, saya hormati hukum, saya akan mengindahkan apapun yang diputuskan Mahkamah Konstitusi," kata di Istana Bogor, Rabu (13/6/2012).

 

Presiden menegaskan Undang-Undang tentang Kementerian Negara tidak bertentangan dengan konstitusi. Di sisi lain, presiden juga memiliki kewenangan mengangkat wakil menteri. “Penjelasan pasal 10 dibatalkan karena dianggap selalu mengikat dan terlalu teknis apa yang menjadi kewenangan presiden," terangnya.

 

Merespons debat di masyarakat menyangkut jabatan wakil menteri, SBY menegaskan dirinya memiliki kewenangan menjalankan kekuasaaan pemerintahan. “Itu ada dalam UUD 1945, dengan kewenangan itu, presiden tentu bisa menyusun suatu struktur pemerintahan yang dipandang efektif untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan itu Dikukuhkan implementasi dalam UU Kementerian Negara," bebernya.

 

Di situ presiden diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk mengangkat menteri dan wakil menteri. “Pertimbangan saya, ada sejumlah kementerian yang overload atau beban tugas menteri yang bersangkutan amat besar,” ungkapnya.

 

Dia mencontohkan, Menteri Keuangan, di samping harus mengembangkan kebijakan keuangan, juga menghabiskan waktu untuk melakukan pembahasan dengan DPR, dan menghadiri berbagai forum internasional. “Maka saya angkatlah Wamen,” ujarnya.

 

Demikian pula kondisi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Anggarannya banyak dan cakupannya luas. “Pada hakikatnya wakil menteri untuk membantu menteri membuat kebijakan. Untuk itu sejumlah wakil menteri diangkat dengan manfaat riil. Karena itu, dengan adanya peliputan yang bilang ada pemborosan, saya rasa tidak seperti itu," tukasnya.

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini