Share

Bahas RUU PT, DPR Soroti Badan Hukum PTN

Margaret Puspitarini, Okezone · Selasa 03 Juli 2012 15:04 WIB
https: img.okezone.com content 2012 07 03 373 658045 hoVUCUJjQt.jpg Image: Corbis

JAKARTA - Meski Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengaku tidak mengajukan perubahan berarti dalam draf Rancangan Undang-Undang Pendidikan Tinggi (RUU PT), anggapan berbeda datang dari anggota Komisi X DPR, Renny Marlinawati. Bahkan, Renny menilai, beberapa perubahan yang diajukan pemerintah bersifat krusial.

"Kalau Pak Menteri menganggap tidak ada perubahan yang signifikan, itu sah-sah saja. Tapi menurut kami ada perubahan yang bersifat krusial dalam draf tersebut," kata Renny di DPR, Senayan, Jakarta Selatan, Selasa (3/7/2012).

Baca Juga: Dukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Morowali Hibahkan Tanah ke KKP

Menurut Renny, dibandingkan draf terakhir April lalu, banyak pasal yang diusulkan pemerintah tapi justru dibatalkan. "Salah satunya pasal anggaran untuk penelitian. Setelah kami minta detail anggaran, pemerintah tidak bisa memberikannya," ujarnya.

Pasal yang tidak kalah penting, kata Renny, terkait peralihan Perguruan Tinggi Negeri (PTN) menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). "Pasal tersebut memungkinkan PTN yang saat ini menjadi BLU untuk kembali ke BHMN ketika RUU PT ini disahkan. Padahal harusnya ada seleksi ketat bagi PTN untuk menjadi BHMN, tidak bisa sembarangan," tutur Renny.

Menanggapi hal tersebut, M Nuh mengungkapkan, saat ini ada tujuh BHMN yang dapat berubah statusnya menjadi PTN BH. Dengan menyandang status tersebut, lanjut M Nuh, PTN memiliki otonomi penuh dengan pembiayaan yang ditanggung negara.

"Setelah menjadi PTN BH tidak perlu takut akan pembiayaan yang mahal. Karena masih berbentuk PTN, maka tetap mendapatkan pendanaan dari pemerintah," kata M Nuh.

Maka, lanjutnya, PTN yang ada akan didorong agar menjadi PTN BH. "Kalau PTN mau diberikan otonomi, pemerintah kan enak. Tapi kalo PTN belum mampu mengelola sendiri, akan dibantu diawasi oleh pemerintah," ungkapnya.

Menurut M Nuh, mekanisme PTN atau BHMN menjadi PTN BH akan dilakukan melalui seleksi yang diatur dalam PP. "Seleksi itu melihat kinerja akademik seperti penelitian, karya tulis, jurnal ilmiah, hingga kinerja pemerintah, yakni transparansi dan akuntabilitas," tutur M Nuh.

(rfa)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini