Share

Menagih Janji Kemendikbud

Rabu 04 Juli 2012 11:59 WIB
https: img.okezone.com content 2012 07 04 95 658570 mgqBtxOGE6.jpg Kuncoro Probojati (Foto: dok. pribadi)

Uang Kuliah Tunggal  

Beberapa waktu yang lalu dunia pendidikan Indonesia khususnya perguruan tinggi negeri (PTN) kembali dikejutkan oleh kebijakan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan (Kemendikbud) yang tertuang dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (SE Dirjen Dikti) No. 488/E/T/2012 tanggal 21 Maret 2012 tentang penerapan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di PTN.

 

Baca Juga: Dukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Morowali Hibahkan Tanah ke KKP

Pembayaran biaya kuliah dengan sistem UKT adalah jumlah seluruh pengeluaran seorang mahasiswa selama di kampus kemudian dibagi dengan delapan semester masa kuliahnya. Besaran inilah yang kemudian dibebankan kepada mahasiswa sebagai biaya setiap semester yang ditempuhnya selama empat tahun. UKT diterapkan agar nantinya mahasiswa tidak akan mengalami pungutan-pungutan lain selama masa kuliahnya.

 

Penerapan UKT di beberapa PTN ternyata membuat biaya kuliah tiap semesternya mengalami kenaikan antara dua sampai tiga kali dibandingkan dengan menggunakan sistem lama. Alasannya, dengan diterapkannya UKT maka biaya awal masuk kuliah yang kisarannya antara jutaan hingga ratusan juta dibagi dan dibebankan di tiap-tiap semesternya selama delapan semester. Tetapi tetap saja, masih ditemukan selisih antara total biaya UKT dan total biaya dengan sistem lama di beberapa PTN.

 

Contohnya seperti yang terjadi di salah satu PTN di kota Surakarta. Jjika menggunakan sistem pembayaran lama, maka total biaya yang dikeluarkan seorang mahasiswa Fakultas     Hukum adalah:  BPI (Rp 5.000.000) + SPP (Rp 950.000 X 8) + Lab (Rp 300.000 X 8) + Biaya lain-lain (Rp1.070.000) + Biaya lain-lain tiap semester (Rp125.000 X 8) = Rp 17.070.000. Mari kita bandingkan dengan total biaya kuliah yang menggunakan sistem UKT;  Biaya UKT tiap semester (Rp 2.500.000) X 8 = Rp 20.000.000. Selisih biaya yang dikeluarkan mahasiswa adalah: Sistem UKT (Rp20.000.000) – sistem lama (Rp17.070.000) = Rp 2.930.000.

 

Hal seperti ini yang kemudian menyebabkan beberapa mahasiswa menjadi gelisah. Menurut mereka, bisa jadi kebijakan UKT ini sengaja diterapkan sebagai salah satu cara untuk menaikkan biaya kuliah secara perlahan-lahan.

 

Janji Kemendikbud

 

Kegelisahan akan adanya kenaikan biaya kuliah di tahun 2012 ini sebenarnya telah ditenangkan dengan janji Kemendikbud. Janji tersebut tertuang dalam SE Dirjen Dikti No. 305/E/T/2012 tertanggal 21 Februari 2012 tentang pelarangan menaikkan uang kuliah pada 2012 di PTN.

 

Kemendikbud pun, melalui Ditjen Dikti, telah mengucurkan bantuan dana 12 persen untuk PTN yang siap menerapkan UKT. Bantuan dana tersebut berasal dari pos Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN). Dan hal ini sengaja dilakukan untuk mengantisipasi defisit anggaran yang dialami oleh PTN yang menerapkan UKT.  Dua hal ini, larangan menaikkan uang kuliah dan BOPTN untuk PTN, seharusnya menjadi lampu merah peringatan bagi PTN yang menerapkan UKT di tahun ajaran 2012/2013. Mereka seharusnya tidak agar menaikkan uang kuliah pascapenerapan UKT.

 

Selanjutnya yang tidak kalah penting untuk kita cari adalah terkait transparansi dana. Urusan transparansi ini telah diatur dalam undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Poin pentingnya, pertama, transparansi perhitungan besarnya BOPTN yang diterima PTN dan besaran BOPTN yang digunakan oleh PTN agar BOPTN yang diberikan Ditjen Dikti benar-benar tepat sasaran.

Kedua, transparansi juga perlu dilakukan terkait perhitungan besarnya biaya kuliah dengan menggunakan sistem UKT. Hal ini perlu dilakukan  agar nantinya jelas terlihat dari mana PTN memperoleh perhitungan yang dibebankan kepada mahasiswa tiap semesternya dengan sistem UKT ini. Jangan sampai kebijakan UKT yang bertujuan memudahkan mahasiswa untuk membayar biaya kuliahnya tanpa pungutan tambahan justru mempersulit mahasiswa karena biaya kuliah yang mereka bayarkan menjadi lebih mahal.

 

Semoga janji Kemendikbud di atas juga diimbangi dengan pengawasan ketat untuk PTN yang menerapkan UKT di tahun ajaran 2012/2013, agar janji bukan hanya sekedar janji tapi menjadi tindakan nyata untuk memastikan tidak adanya PTN yang menaikkan biaya kuliahnya. Dengan demikian, akan tercipta Indonesia yang terdidik melalui mudahnya akses pendidikan. Semoga

 

Kuncoro Probojati

Presiden BEM Fakultas Hukum

Universitas Sebelas Maret (UNS) Solo

(rfa)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini