UU DIY Dianggap Fair Bagi Sultan HB X

Fiddy Anggriawan , Okezone · Jum'at 31 Agustus 2012 07:42 WIB
https: img.okezone.com content 2012 08 31 339 683061 UIZBDEnSZf.jpg Sri Sultan Hamengkubuwono X (Foto: Dok. Okezone)

JAKARTA - Pengesahan Undang-Undang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta sudah diputuskan oleh DPR RI. Namun, berbagai syarat harus diterima Sri Sultan Hamengkubuwono X, sebagai gubernur DIY Yogyakarta.

Salah satunya ialah dengan tidak diizinkannya Sultan terlibat dalam partai politik.

Sekjen Merti Nusantara, Bondan Nusantara menegaskan, syarat yang menganjurkan agar gubernur Yogyakarta tidak boleh menjabat sebagai pengurus parpol merupakan langkah yang fair atau adil. Sebab, jika Sultan tidak berpolitik saat menjabat sebagai gubernur DIY maka tidak ada keberpihakan dengan salah satu parpol saja.

"Hal ini tidak akan menyebabkan kecemburuan sosial, sebab tidak ada kebijakan parpol yang dominan di Yogyakarta," ungkap Bodan saat dihubungi Okezone, di Jakarta, Kamis (30/8/2012).

Bondan menjelaskan, hal inilah yang sangat dikehendaki oleh masyarakat Yogyakarta. Sebab sejatinya Sultan adalah seorang raja yang harus dekat dan dimiliki oleh semua rakyat Kota Gudeg tersebut.

Dia mengaku, jika Sultan terus berpolitik maka akan menimbulkan rasa ketidakpuasan dari rayat Yogyakarta lainnya yang tidak berasal dari salah satu parpol tersebut. "Sultan harus menjadi pemimpin cultura, jadi jabatan politiknya harus dihilangkan," tegasnya.

Seharusnya, lanjut Bondan seorang pemimpin tidak hanya di Yogyakarta juga harus melapaskan jabatannya di partai politik, jika sudah dipilih oleh rakyat. Pasalnya, orang yang sudah dipilih oleh rakyat harus menjadi milik rakyat, bukan golongan tertentu.

"Mungkin untuk Presiden Republik Indonesia juga harus sama dengan Sultan, yang melepaskan jabatannya di parpol agar bisa bekerja untuk rakyat. Bukan malah membela kepentingan golongan tertentu," simpulnya.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini