Share

Moratorium Pacu Kualitas PT

Senin 10 September 2012 09:17 WIB
https: img.okezone.com content 2012 09 10 373 687445 kFrFZidICX.jpg Image: Corbis

YOGYAKARTA – Kebijakan moratorium atau penghentian sementara waktu pendirian dan perubahan bentuk perguruan tinggi (PT) serta pembukaan program studi (prodi) dinilai berdampak positif bagi masyarakat.

Rektor Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Rochmat Wahab mengutarakan moratorium menjadi bukti tanggung jawab pemerintah dan lembaga pendidikan kepada masyarakat. Kebijakan ini sendiri telah resmi dirilis melalui surat edaran Dirjen Dikti Kemendikbud Nomor 1061/E/T/2012. Isinya, penghentian sementara waktu pendirian dan perubahan bentuk PT serta pembukaan prodi baru mulai 1 September 2012–31 Agustus 2014.

Baca Juga: Tidak Hanya Berantas Pencurian Ikan, Ini Bukti Nyata Ketegasan KKP

"Kemungkinan ini terkait pengendalian PT maupun prodi baru, jadi sah-sah saja dilakukan. Namun implikasi dari moratorium adalah dalam Undang- Undang (UU) Perguruan Tinggi disebutkan tiap PT atau prodi baru nantinya harus otomatis terakreditas C, sedangkan dulu tidak selalu," ungkap Rochmat yang ditemui di Fakultas Teknik UNY, kemarin.

Melalui aturan tersebut, kata dia, maka membuat PT atau prodi baru sejak awal tidak boleh setengah-setengah. Sejak dibuka sudah harus memenuhi persyaratan minimal memenuhi akreditasi C. Dengan demikian tentu persyaratan pembukaan lebih sulit dibandingkan sebelumnya. "Jadi terkadang pertumbuhan prodi baru kurang terkendali. Begitu izin operasionalnya dikeluarkan,dengan cepat membuka banyak kelas tanpa mempertimbangkan jumlah dosen," ucapnya.

Jika demikian akan muncul pertanyaan di mana jaminan kualitas pendidikannya. Ini tentu tindakan yang tidak melindungi masyarakat. Menurut Rochmat, setiap lembaga pendidikan negeri maupun swasta jangan hanya menuntut hak, tapi juga melaksanakan kewajiban. Yakni, memberikan pelayanan terbaik dalam dunia pendidikan bagi masyarakat. Bukan hanya itu, PT juga jangan gampang tergiur kesempatan atau prospek bagus dari sebuah prodi baru. Sebab hal tersebut merupakan tindakan tidak bertanggung jawab.

"Masyarakat jangan dijadikan korban penipuan. Layani masyarakat dengan memberi pendidikan bermutu tinggi agar mereka juga memberikan kepercayaan kepada kita," tuturnya.

Sebelumnya, Ketua Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta (Aptisi) DIY Kasiyarno menyatakan dukungan atas pelaksanaan moratorium. Syaratnya, pengelolaan PT maupun prodi bisa dilakukan lebih maksimal. Sebab masih banyak prodi yang belum terakreditasi dan pengelolaan PT yang tidak serius. "Moratorium ini dilakukan agar di tiap daerah tidak berlaku euforia berlomba mendirikan kampus dan membuka prodi yang bisa menjadi beban luar biasa bagi pemerintah," ucapnya.

Euforia inilah yang memang terjadi saat ini. "Kenapa tidak memperbaiki dan mengelola dengan baik yang sudah ada? Moratorium bukan untuk membatasi perkembangan PT di daerah," ujarnya.

Dia mengakui saat ini masih banyak prodi dan PT yang pengelolaannya kurang serius. Hal ini bisa dilihat dari jumlah prodi yang belum terakreditasi di berbagai PTN/PTS. Dari data terakhir pada 2011, di DIY saja ada 141 prodi dari sekira 530 prodi PTS yang belum terakreditasi. Sedangkan jumlah PTS yang masih aktif di DIY mencapai 112 PTS. Untuk tingkat nasional masih sekira 70 persen prodi yang sudah terakreditasi.

"Dengan adanya moratorium ini diharapkan daerah bisa lebih selektif dalam pengelolaan PT. Sedangkan PT bisa memaksimalkan pengelolaan prodi yang sudah ada selama ini, termasuk meningkatkan penjaminan mutunya. Bila kualitas PT dan prodi baik, maka tingkat kepercayaan masyarakat otomatis meningkat," pungkasnya. (ratih keswara/koran si)

(rfa)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini