nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Korupsi Bansos Rp1,39 Miliar, Eks Bupati Bangli Dibui 6 Tahun

Rohmat, Jurnalis · Kamis 04 Oktober 2012 20:12 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2012 10 04 340 699310 whf8OQ2M6e.jpg ilustrasi (Okezone)

DENPASAR - Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan pidana penjara enam tahun kepada mantan Bupati Bangli selama dua periode, I Nengah Arnawa karena terbukti bersalah melakukan korupsi dana bantuan sosial (bansos) Bangli senilai Rp1,395 miliar.

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Denpasar yang diketuai IGAB Komang Wijaya Adhi menjatuhkan putusan berupa hukuman pidana penjara selama enam tahun atas keterlibatan Arnawa dalam korupsi yang terjadi pada tahun 2010.

Putusan tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) I Wayan Eka Widyara yang meminta majelis hakim menjatuhkan vonis 6,5 tahun penjara.

Dalam amar putusannya, majelis hakim sependapat dengan jaksa, bahwa perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur yang diatur dalam dakwaan primer, pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.

Peraturan itu, ssebagaimana diubah dalam UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP juncto Pasal 54 ayat 1 KUHP.

“Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupi secara bersama-sama dan berlanjut,” tegas Wijaya Adhi di PN Denpasar, Kamis (4/10/2012).

Majelis hakim juga mengabaikan pleidoi atau pembelaan Arnawa yang mengaku bantuan kepada lima desa belum disalurkan lantaran sisa dana bansos Rp1,2 miliar berada di tangan Bupati Bangli yang sekarang, I Made Gianyar.

Menurut hakim, keterangan terdakwa tidak masuk akal. "Jika dihitung, proposal bantuan lima desa sebesar Rp1.350.000 sehingga masih ada kekurangan Rp150 juta,” tegas Wijaya Adhi.

Majelis hakim juga menemukan fakta, dalam penyaluran dana bansos tersebut, Arnawa lebih dulu membagikan dana, kemudian meminta Tresna Dewi saat menjadi bendahara untuk membuat proposal dan laporan pertanggungjawaban, sehingga hal tersebut bertentangan peraturan perundangan, terutama prinsip kehati-hatian.

Selain Arnawa, hakim menyatakan mantan sekretaris pribadi (sekpri) yang juga bendahara pribadi Bupati, Cokorda Istri Tresna Dewi dinyatakan bersalah sehingga dijatuhi hukuman 4 tahun penjara atau lebih rendah satu tahun dibandingkan tuntutan JPU.

Keterlibatan Tresna Dewi lantaran membuat laporan pertanggungjawaban yang menyebutkan seolah-olah lima desa sudah menerima bansos, padahal kenyataannya belum menerima.

Selain dihukum masing-masing enam tahun dan empat tahun penjara, kedua terdakwa juga wajib membayar denda pidana sebesar Rp300 juta subsider dua bulan.

Tak hanya itu, Arnawa juga wajib mengganti uang kerugian negara sebesar Rp1,395 miliar.

“Apabila tidak dibayar paling lama satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa disita negara untuk dilelang. Bila tidak mencukupi, maka hukuman terdakwa ditambah satu tahun penjara,” tegasnya.

Seperti terungkap di persidangan, Arnawa dan mantan sekprinya itu diduga melakukan korupsi dana bansos senilai Rp1,395 miliar dari total dana bansos sebesar Rp17 miliar pada tahun 2010.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini