nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Divonis 6 Tahun Penjara, PAN Anggap Wa Ode Korban

Fiddy Anggriawan , Jurnalis · Jum'at 19 Oktober 2012 10:26 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2012 10 19 339 706242 0WY4szVb7p.jpg Foto: Okezone

JAKARTA - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) di DPR mengaku masih menunggu sikap dari DPP terkait nasib kadernya Wa Ode Nurhayati di DPR, setelah divonis enam tahun penjara oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Hal tersebut lantaran PAN masih melihat Wa Ode sebagai korban. Pasalnya, Wa Ode dianggap sebagai whistle blower yang ikut mengungkap mafia anggaran di DPR.

"Patut dicatat, Wa Ode adalah 'korban'. Dia adalah wishtle blower yang harus kalah oleh upayanya untuk melakukan koreksi 'permainan' anggaran," ungkap Sekretaris Fraksi PAN, Teguh Juwarno, melalui pesan singkat kepada wartawan pada Jumat (19/10/2012).

Anggota Komisi V DPR RI ini menerangkan, berdasarkan fakta-fakta persidangan yang ada, majelis hakim seharusnya memberikan keringanan hukuman terhadap Wa Ode.

Teguh menambahkan pengadilan justru menjatuhkan hukuman yang berat kepada kader PAN tersebut. Oleh karena itu, pihaknya mendukung upaya banding yang dilakukan Wa Ode. "Kami juga mendukung upaya Wa Ode untuk mencari keadilan dengan melakukan banding," tegasnya.

Saat dikonfirmasi, bagaimana mekanisme di internal partai ketika menyikapi putusan tersebut, Teguh menjawab, partainya tegas menindak kadernya yang terkena kasus korupsi. Kendati demikian, PAN hanya diam dan tentu harus membaca terlebih dulu pertimbangan putusan majelis hakim.

"Setelah menerima putusan pengadilan, DPP PAN tentu akan mengambil sikap melalui rapat pleno DPP," tutupnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, DPR telah memberhentikan sementara Wa Ode sebagai anggota Dewan setelah perkaranya masuk ke pengadilan. Keputusan itu atas rekomendasi Badan Kehormatan DPR. Adapun mengenai pemberhentian tetap, BK baru bisa memproses setelah putusan Wa Ode berkekuatan hukum tetap.

Wa Ode Nurhayati sudah dijatuhi hukuman enam tahun penjara ditambah denda Rp 500 juta subsider etfdsanam bulan kurungan oleh majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (18/10) kemarin.

Mantan anggota Banggar (Badan Anggaran) ini dinilai terbukti melakukan dua perbuatan pidana, yaitu menerima suap senilai Rp 6,25 miliar dari tiga pengusaha terkait alokasi Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) dan melakukan tindak pidana pencucian uang atas kepemilikan dana Rp 50,5 miliar dalam rekeningnya.

(ydh)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini