Share

'Haram Hukumnya Tak Sekolah karena Tak Ada Biaya'

Rifa Nadia Nurfuadah, Okezone · Rabu 24 Oktober 2012 11:49 WIB
https: img.okezone.com content 2012 10 24 373 708505 pghVlD4AN5.jpg Gerakan Indonesia Bersatu. (Foto: Rifa Nadia N/Okezone)

JAKARTA - Tingginya pendapatan domestik bruto (PDB) merupakan salah satu indikator majunya suatu negara. Dan untuk mencapai PDB tinggi, sebuah negara pun memerlukan sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang dicetak melalui pendidikan.

Tetapi sayangnya, pada kelompok usia sekolah di Indonesia, sedikitnya setengah juta anak usia sekolah dasar (SD) dan 200 ribu anak usia sekolah menengah pertama (SMP) tidak dapat melanjutkan pendidikan. Tingginya jumlah anak putus sekolah ini juga turut menjadi faktor rendahnya Education Development Index (EDI) Indonesia, yakni peringkat ke-69 dari 127 negara.

Staf Ahli Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Prof. Dr. Kacung Marijan memaparkan, pada dasarnya, akses pendidikan dasar di Tanah Air hampir 100 persen terbuka. Saat ini, pemerintah pun berkonsentrasi mengembangkan program-program peningkatan kualitas pendidikan melalui guru, fasilitas, dan pembelajaran.

"Pemerintah telah meluncurkan program wajib belajar yang menyasar anak usai sekolah untuk memperoleh pendidikan minimal sampai SMP. Bahkan, program pendidikan menengah universal (PMU) menargetkan anak-anak Indonesia rampung sekolah hingga SMA," ujar Kacung, di Financial Club, Grha Niaga, Jakarta Selatan, Selasa (24/10/2012). 

Kacung mengimbuh, pemerintah sedang membangun akses pendidikan lebih luas pada jenjang SMA. Anggaran pendidikan pun dialokasikan dalam porsi cukup besar untuk mendirikan sekolah-sekolah dan ruang-ruang kelas baru. Tetapi, Kacung mengaku, meski porsi anggaran pendidikan nasional di APBN cukup besar, yakni 20 persen, jumlah itu masih belum cukup untuk semua program peningkatan dan pengembangan kualitas pendidikan Tanah Air.

"Bagaimana kita mau mendapatkan kualitas yang baik jika dana tidak cukup? Jangan sampai nanti ada anak tidak bisa sekolah karena enggak punya biaya. Ini haram hukumnya," ujar Kacung tegas. 

Kacung mengingatkan, untuk mengatasi masalah ini, maka kerjasama semua pihak sangatlah dibutuhkan. Menurutnya, pemerintah tidak akan bisa menangani semua masalah pendidikan sendiri, tanpa bantuan pihak lain.

"Kita perlu ingat, pendidikan punya aspek luas. Kalau mau pendidikan bagus, maka butuh pendidikan. Mau tata kelola bagus, pendidikan juga yang dibutuhkan," imbuhnya.

(rhs)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini