Share

"Kita Tak Bisa Memaksa Anak untuk Sekolah"

Rifa Nadia Nurfuadah, Okezone · Rabu 24 Oktober 2012 17:36 WIB
https: img.okezone.com content 2012 10 24 373 708758 sr9qGdnYG3.jpg Ilustrasi: siswa SD. (Foto: dok. Okezone)

JAKARTA - Di Jerman, orangtua bisa dihukum jika kedapatan tidak menyekolahkan anaknya. Sementara di negara lain, hukuman untuk kasus tersebut bisa jadi hanya membayar denda. Di Indonesia, pemerintah terkesan membiarkan anak-anak putus sekolah dan berkeliaran di jalan.

Ilustrasi tersebut disampaikan pakar pendidikan Prof. Soedijarto. Menurut guru besar Universitas Negeri Jakarta (UNJ) ini, kurangnya perhatian pemerintah kepada anak-anak putus sekolah menunjukkan kurangnya komitmen pemerintah dalam memprioritaskan pendidikan. "Pemerintah seperti tidak berniat menjadikan pendidikan sebagai urat nadi penggerak bangsa," ujar Soedijarto kepada Okezone.

Soedijarto mengkritik keras, pemerintah seharusnya proaktif mendekati anak-anak jalanan dan membukakan akses pendidikan yang lebih luas untuk mereka. Tapi pada kenyataannya, kata Soedijarto, pemerintah belum pernah mencari tahu, siapa orangtua anak-anak jalanan itu dan kemudian mengajak mereka bersekolah.

"Katanya wajib belajar, tapi kenyataannya, masih banyak anak putus sekolah. Kalau seperti ini, namanya bukan konsep wajib belajar, tapi pendidikan universal. Pemerintah mengajak untuk bersekolah, tapi kalau enggak mau sekolah, ya, enggak apa-apa," keluhnya.

Keluhan Soedijarto ditanggapi Staf Ahli Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Prof. Dr. Kacung Marijan. Menurutnya, pemerintah bukan tidak memperhatikan para anak jalanan yang putus sekolah. Hanya saja, pendekatan yang dilakukan pemerintah tidak bisa serta merta keras, misalnya seperti yang dilakukan Pemerintah Jerman.

"Kami dalam kondisi yang serba repot. Kalau kami memaksa, nanti kami dilaporkan ke Komnas Hak Asasi Manusia (HAM). Coba saja kita tarik anak-anak jalanan itu dan kita paksa mereka, masukkan ke satu sekolah. Pasti jadi ramai," tutur Kacung kepada Okezone, di Financial Club, Grha Niaga, Jakarta Selatan, Rabu (24/10/2012).

Menurut guru besar Universitas Airlangga (Unair) Surabaya ini, pendekatan yang dilakukan harus menyertakan pendekatan personal dalam menyelesaikan masalah ini. Sosialisasi pentingnya pendidikan pun perlu melibatkan semua pihak.

"Kita harus hati-hati. Tapi kita juga harus ingat dan perhatikan, tren penurunan angka putus sekolah sudah konsisten," imbuh Kacung. 

Data terakhir menunjukkan, pada kelompok usia sekolah, sedikitnya setengah juta anak usia sekolah dasar (SD) dan 200 ribu anak usia sekolah menengah pertama (SMP) tidak dapat melanjutkan pendidikan. Fenomena ini pun memengaruhi rendahnya Education Development Index (EDI) Indonesia, yakni pada peringkat ke-69 dari 127 negara.

(rfa)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini