Share

KPK Buka Pintu Damai Hadapi Gugatan Polri

Mustholih, Okezone · Senin 29 Oktober 2012 18:08 WIB
https: img.okezone.com content 2012 10 29 339 710729 eHB0io597x.jpg Ilustrasi (Foto: Feri Usmawan/Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi membuka pintu damai dalam menghadapi gugatan perdata dari Markas Besar Kepolisian RI terkait pengusutan kasus Simulator Surat Izin Mengemudi (SIM).

 

Juru bicara KPK, Johan Budi SP, mengatakan pintu damai itu dibuka pada sidang perdana yang akan digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, 1 November 2012.

Baca Juga: BuddyKu Festival, Generasi Muda Wajib Hadir

Follow Berita Okezone di Google News

 

"Dalam sidang pertama biasanya dibuka dialog. Nanti ada persidangan yang meminta tergugat dan penggugat melakukan perdamaian," kata Johan Budi di kantornya, Jakarta Selatan, Senin (29/2012).

 

Namun, Johan Budi menegaskan, KPK juga siap menghadapi kemungkinan terpahit apabila Polri menolak berdamai. "Kami siap menghadapi gugatan yang dimaksud. Gugatan itu hak Polri apabila ada hal-hal yang kurat tepat oleh KPK, tapi tetap hakim yang memutuskan," terangnya.

 

Seperti diketahui, Kepolisian RI menggugat KPK terkait penggeledahan yang dilakukan di gedung Korps Lalu Lintas Polri, 31 Agustus 2012. Kepala Korlantas, Inspektur Jenderal Puji Hartanto, mengatakan gugatan sudah didaftarkan di Pengadilan. "Pengacara Mabes Polri melakukan gugatan berkaitan dengan masalah dokumen yang tidak ada kaitannya," kata Puji di Mabes Polri, Jumat pekan lalu.

 

Puji berkilah ada sejumlah dokumen yang tidak terkait Simulator SIM ikut disita KPK. Menurut Puji, dokumen-dokumen itu terkait dengan pelayanan masyarakat. "KPK membuat surat resmi juga tanya mana yang tidak ada kaitannya dengan perkara itu. Lalu kami buat lagi rincian yang diminta sudah disampaikan. Nah itulah yang sampai saat ini belum diberikan lagi," kata Kepala Korlantas.

 

Dalam gugatannya itu, Polri menuntut ganti rugi material sebesar Rp 425 miliar dan nonmaterial Rp 6 miliar kepada KPK. Polisi menganggap KPK telah melakukan pelanggaran dalam proses penggeledahan.

 

Johan Budi menyakan KPK sudah mengantongi izin dari Pengadilan ketika melakukan penggeledahan di Korps Lalu Lintas Polri pada 31 Agustus 2012. "KPK sudah kantongi surat Pengadilan untuk penggeledahan. Tentu ada berita acara penggeledagan dan penyitaan yang juga disaksikan oleh Korlantas," ungkap Johan Budi.

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini