Share

Dana Hambalang Mengalir ke Istri Anas?

Tegar Arief Fadly, Okezone · Rabu 31 Oktober 2012 17:57 WIB
https: img.okezone.com content 2012 10 31 339 711820 5wpnJ4ecW7.jpg foto: Heru

JAKARTA - Anggota IV Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Ali Masykur Musa menuturkan, selain telah menemukan adanya indikasi penyalahgunaan anggaran, BPK juga menemukan adanya aliran dana yang dianggap tidak wajar terkait dengan proyek pembangunan Pusat Pendidikan Pelatihan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) Hambalang.

Aliran dana yang dinilai tidak wajar tersebut diduga kuat mengarah ke salah satu perusahaan kontraktor dan subkontraktor proyek Hambalang di Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora).

Baca Juga: Salurkan BLT BBM kepada 20,65 Juta KPM, Ini Strategi Pos Indonesia

"Dalam proses pencairan dana ada dua kejadian atau pihak yang tidak seharusnya menerima dana proyek ini," kata Ali kepada wartawan usai melakukan pertemuan dengan pimpinan DPR di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (31/10/2012).

Setelah mengatakan demikian, Ali lantas menunjukan sebuah dokumen tebal tentang hasil audit Hambalang. Dalam dokumen tersebut, juga dicantumkan kejanggalan dalam proses pencairan uang muka dalam pelaksanaan proyek tersebut. Dalam data yang ditunjukkan oleh Ali itu, tercatat ada sedikitnya tiga aliran dana yang tidak wajar yang ditemukan oleh BPK.

Dalam dokumen tersebut, diterangkan bahwa RI selaku Kabag Keuangan Kemenpora menerbitkan surat perintah membayar SPM sebesar Rp217.137.547.103 untuk pembayaran uang muka oleh KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara) melalui SPM kepada rekanan pelaksana meskipun pekerjaan belum dilaksanakan oleh rekanan dan bukti pertanggung jawaban pelaksanaan pekerjaan belum diverifikasi oleh pejabat yang berwenang.

Selain itu, TBMN selaku kepala DK 1 PT AK (Adi Karya) sekaligus kuasa KSO AW meminta dan menerima pembayaran uang muka proyek P3SON Hambalang sebesar Rp189.449.906.363 yang tidak seharusnya diterima. Sementara itu, poin ketiga menerangkan jika MS selaku dirut PT DC menerima uang muka sebesar Rp63.300.942.000 yang tidak seharusnya diterima.

Namun Ali tidak menjelaskan secara rinci terkait perusahaan apa yang disinyalir menerima aliran dana tidak wajar tersebut. Dugaan kuat yang muncul adalah bahwa PT DC yang diutarakan dalam poin ketiga itu tidak lain adalah PT Duta Citra Laras, perusahaan milik Athiyyah Laila yang merupakan istri Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.

"Pencairan dana ini dilakukan meski Surat Permintaan Pembayaran (SPP) belum ditandatangani oleh pejabat pembuat komitmen dan Perdirjen Perbendaharaan," tutup Ali.

(trk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini