SBY Harus Segera Lakukan Resfhuffle Kabinet

Fiddy Anggriawan , Okezone · Rabu 12 Desember 2012 09:04 WIB
https: img.okezone.com content 2012 12 12 339 730846 ZVSqX9dFc8.jpg Presiden SBY (Foto: Dok. Okezone)

JAKARTA - Dorongan Partai Demokrat untuk mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melakukan reshuffle kabinet, bukan tanpa alasan. Pengamat Politik Gun Gun Heryanto mengatakan, dorongan tersebut tentunya dilakukan untuk mengamankan citra positif sang presiden sebelum masa jabatannya habis.  

Ditambahkan Gun Gun, dalam konteks reshuffle sebagai hak prerogatif presiden memang sah-sah saja dilakukan, terlepas dari adanya anggapan pengunduran diri Andi Mallarangeng sebagai momentum untuk me-reshuflle menteri-menteri lain di Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid II yang dianggap kurang berkomitmen atau tidak loyal.

 

Apalagi akan memasuki tahun politik di 2013, maka para menteri akan disibukan dengan urusan partai politik masing-masing. Sementara, terkait momentum Andi Mallarangeng untuk me-reshuffle KIB jilid II, Gun Gun menilai, ini sebagai pertaruhan SBY di masa injury time.

 

"Partai Demokrat harus mendorong citra positif untuk pemerintahan SBY sampai masa pemerintahannya habis jika Demokrat secara elektoral ingin tetap unggul pada Pemilu 2014 mendatang," jelasnya saat berbincang dengan Okezone, di Jakarta, Selasa (11/12/2012) malam.

 

Pakar Komunikasi Politik Universitas Islam Negeri (UIN) ini menerangkan, setidaknya ada tiga faktor yang membuat SBY bisa me-reshuffle menterinya. Pertama, ada problem tindakan hukum, seperti ditengarai menjadi tersangka. "Seharusnya menteri yang demikian segara mengundurkan diri karena sudah ditengarai terlibat kasus hukum, seperti korupsi," sambungnya.

 

Kedua, menteri dengan penilaian kinerja yang rendah. seperti penilaian Kerja Presiden Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) harusnya bisa menjadi standar bagi Presiden SBY untuk menilai kinerja para pembantunya.

 

Terakhir, soal menteri yang secara riil melanggar pakta integritas atau ada upaya untuk tidak mendukung program Presiden SBY. "Dalam perspektif saya menteri yang bermasalah bukan hanya Andi. Jika, kita merujuk laporan Dipo Alam ke KPK setidaknya ada tiga kementerian yang dinilai tidak baik. Seharusnya SBY bisa melakukan penilaian terhadap mereka untuk di-reshuffle," papar Gun Gun.

 

Direktur Eksekutif The Political Literacy Institute ini, menyatakan, sebaiknya SBY melakukan reshuffle saat ini. "Karena jika terus diundur hingga 2013, maka tidak akan memiliki dampak apa-apa bagi SBY," tutupnya.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini