Share

DPR Dorong Kemendikbud Segera PTN-kan Usakti

Tegar Arief Fadly, Okezone · Rabu 02 Januari 2013 16:48 WIB
https: img.okezone.com content 2013 01 02 373 740377 oyKdexzj74.jpg Kampus Usakti. (Foto: Dede K/Okezone)

JAKARTA - Komisi X DPR mendukung upaya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk menjadikan Universitas Trisakti (Usakti) menjadi Perguruan Tinggi Negeri (PTN). Pasalnya, Usakti didirikan pemerintah pada 1965 dan berdiri di atas lahan milik negara, sehingga sudah seharusnya Usakti menjadi PTN.

"Menjadi universitas negeri itu adalah jalan yang terbaik untuk menyelesaikan konflik Trisakti," kata Anggota Komisi X DPR, Zulfadhli di Jakarta, Rabu (2/1/2013).

Baca Juga: Dukung Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Kabupaten Morowali Hibahkan Tanah ke KKP

 

Zulfadhli mengkritisi adanya usaha sejumlah pihak yang diduga berniat menghalang-halangi upaya penegerian universitas itu. Sebagai contoh upaya pihak Asosiasi Badan Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABBPTSI) yang dalam pemberitaan di beberapa media massa memberikan peringatan keras kepada Dirjen Dikti Kemendikbud atas upaya untuk menegerikan Universitas Trisakti dengan tidak melibatkan Yayasan Trisakti.

Menurut politikus Partai Golkar ini, hal tersebut mencurigakan dan mengundang tanda tanya besar atas komitmen berbagai pihak memenuhi janji untuk mendorong penegerian Usakti. "Kita patut curiga, apa motif menghentikan upaya penegrian? Karena pada waktu RDP dengan Komisi X, mereka sepakat untuk dinegerikan," tegas Zulfahdli.

 

Sebenarnya menegerikan Usakti itu sudah menjadi rencana Pemerintah yang diwacanakan serta disosialisasikan secara umum. Beberapa waktu lalu, Kemendikbud RI mengundang Pihak Yayasan Trisakti, Rektorat Usakti, kalangan pengamat pendidikan, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnasham) RI, civitas akademika Usakti dan Anggota DPR RI untuk berdialog tentang masa depan kampus Usakti.

 

Dalam acara diskusi tersebut terungkap bahwa mengubah status Usakti menjadi PTN diyakini menjadi solusi terbaik dalam menyelesaikan sengketa antara Usakti dengan Yayasan Trisakti terkait pengelolaan dan pembinaan Kampus Pahlawan Reformasi tersebut. Sejumlah elemen tersebut memberikan pandangannya dan sepakat bahwa Usakti yang sejatinya adalah milik Negara sudah seharusnya dikembalikan kepada negara.

 

"Trisakti didirikan oleh pemerintah pada 1965, oleh karenanya saya berpendapat, aset Trisakti sebaiknya diambil kembali oleh pemerintah. Selain akan menyelesaikan permasalahan, dengan status negeri maka biaya yang perlu dikeluarkan oleh mahasiswa juga akan menurun. Jelas ini akan menguntungkan seluruh civitas akademika usakti,” Ujar Syamsul Bachri, Wakil Ketua Komisi X DPR RI pada diskusi publik tersebut.

 

Terkait dengan Putusan dari Mahkamah Agung yang sudah inkracht, Pakar Hukum Pidana yang saat ini menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Bidang Pengawasan (Jamwas) Kejaksaan Agung RI, Marwan Effendi, menegaskan bahwa tidak semua keputusan Mahkamah Agung yang sudah inkracht dapat atau harus dilaksanakan, karena ada juga beberapa putusan yang non-executable.

 

Putusan semacam itu, menurutnya, tidak serta merta harus dilaksanakan atau dieksekusi. Dia menilai, karena Usakti ini adalah aset negara, maka sebaiknya diserahkan kembali pada negara. "Sekarang kuncinya ada di pemerintah, mau tidak mengambil alih Usakti beserta asetnya," ujarnya.

 

Sementara itu Indonesian Bureaucracy and Service Watch (IBSW) menyesalkan sikap Asosiasi Badan Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (ABBPTSI) yang dalam pemberitaan di beberapa media massa memberikan peringatan keras kepada Dirjen Dikti Kemendikbud atas upaya untuk menegerikan Universitas Trisakti dengan tidak melibatkan Yayasan Trisakti.

 

"Kami mencermati bahwa Kemendikbud telah melibatkan Yayasan Trisakti, bahkan ikut memberikan masukan dalam diskusi tersebut," ujar Nova, perwakilan IBSW.

 

IBSW mengingatkan agar oknum ABBPTSI jangan melakukan pembiasan informasi dengan menuduh seolah Kemendikbud meniadakan peranan Yayasan Trisakti. Menurutnya, adalah aneh jika ada pihak yang menolak penegerian Usakti di saat seluruh civitas akademika Usakti telah bersepakat untuk menyerahkan Usakti dengan aset bernilai triliunan rupiah, lebih dari 30 ribu SDM berkualitas, dan berbagai macam penghargaan internasional.

"Kami sangat khawatir Usakti yang sejatinya milik negara jatuh ke tangan Yayasan Trisakti yang sepenuhnya terdiri dari orang-orang swasta dan per orang. Bahkan kami tengarai memiliki perguruan tinggi hingga sangat tercium latar belakang bisnis dari rencana pengambilalihan ini," imbuhnya.

(rfa)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini