Image

Jika Dieksekusi Anand Krishna Laporkan Penculikan

Rohmat, Jurnalis · Rabu 13 Februari 2013, 14:23 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2013 02 13 340 761169 UiwB5EE2PK.jpg Anand Krishna menunggu eksekusi kejaksaan (Foto: Rohmat/Okezone)

DENPASAR- Tokoh spiritual lintas agama, Anand Krishna, menilai Kejaksaan tidak punya dasar hukum kuat untuk mengeksekusi dirinya, sehingga bila dipaksakan maka hal itu sama dengan tindak pidana penculikan.

Hal itu disampaikan Anand menanggapi rencana penjemputan paksa oleh jaksa di padepokan Anand Asram di Tegalantang, Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali.

Keputusan kasasi Mahkmah Agung dinilai cacat hukum dan banyak kejanggalan karena diputuskan oleh Majelis Hakim yang diragukan kredibilitasnya dan mengabaikan fakta-fakta di persidangan.

"Putusan itu cacat hukum dan banyak kejanggalan, sehingga eksekusi tidak bisa dilaksanakan," tegasnya didampingi pimpinan Anand Asram Ubud, Wayan Sayoga, Rabu (13/2/2013).

Jika putusan itu dilaksanakan, maka Anand menjelaskan bahwa dirinya telah diculik.

Anand juga menuding oknum Kejagung melakukan pembohongan publik, membunuh karakter, dan melakukan fitnah dengan mengatakan dirinya buronan.

Pasalnya, sejak putusan kasasi MA yang dinilai cacat hukum itu, Anand tidak pergi ke mana-mana dan hanya berdiam diri di padepokannya di Ubud. Kegiatannya diisi dengan meditasi, menulis buku dan berdoa.

"Keberadaan saya di Ubud diketahui banyak orang termasuk para pejabat. Jadi oknum Kejaksaan telah memutarbalikkan fakta memfitnah dengan mengatakan saya buronan sering berpindah-pindah tempat," jelasnya.

Dia mengaku, penetapan status buron itu telah mengganggu piskologisnya. Secara psikis dan fisik, kata Anand, dirinya merasa terpukul. "Mereka harus bayar ini semua. Mereka telah merampas kemerdekaan saya yang diberikan Gusti Allah," tukasnya.

Dia mengaku telah melaporkan kasus yang menimpanya itu ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), namun tidak ada tanggapan. Dia berharap SBY memperhatikan nasib warga negara yang menjadi korban oknum penegak hukum dan praktik kotor peradilan.

"Saya berharap Pak SBY bisa membuktikan sikap kenegarawanannya, melindungi martabat dan hak seorang warga negara," tutupnya.

(tbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini