Share

Mendikbud: Pendidikan RI Tidak Separah Itu

Rifa Nadia Nurfuadah, Okezone · Jum'at 01 Maret 2013 09:20 WIB
https: img.okezone.com content 2013 03 01 373 769367 yFxv0VzETE.jpg Mendikbud M Nuh. (Foto: Rifa Nadia/Okezone)

JAKARTA - Meski tidak gusar dengan pemberitaan Aljazeera tentang potret buram pendidikan Indonesia, Mendikbud M Nuh menegaskan, ada beberapa hal yang perlu dikoreksi.

Pertama, kata Nuh, tidak mungkin hanya sepertiga dari total siswa di Indonesia yang menyelesaikan pendidikan dasar. Dalam liputannya, Aljazeera menyebut, hanya sepertiga dari sekira 57 juta anak Indonesia yang menempuh pendidikan di sekolah menyelesaikan pendidikan dasar mereka.

Baca Juga: KKP Pastikan Proses Hukum Pelaku Perdagangan Sirip Hiu Ilegal di Sulawesi Tenggara

"Angka itu jelas tidak mungkin. Pasalnya, angka partisipasi kasar (APK) jenjang sekolah dasar (SD) saja sudah di atas 90 persen, bahkan mendekati 100 persen," ujar Nuh kepada Okezone.

Mendikbud memaparkan, secara keseluruhan, APK semua jenjang pendidikan meningkat. Bahkan, APK pendidikan tinggi naik dari 23 ke 28 persen. Selain itu, tuturnya, persentase anak-anak miskin yang mengecap pendidikan tinggi pun naik dari 1,4 ke 4,4 persen. Ini semua, ujar Nuh, merupakan hasil program Kemendikbud dalam memperluas akses pendidikan bagi anak Indonesia.

"Kami membuat program perluasan akses pendidikan sesuai lima kuantil ketidakmampuan ekonomi yakni dari termiskin hingga terkaya," imbuhnya.

Persoalan kedua, kata Nuh, adalah tentang kondisi sekolah rusak di Indonesia. Aljazeera melansir, ratusan ribu sekolah di Tanah Air masih rusak. Salah satu penyebabnya adalah maraknya praktik korupsi di dunia pendidikan. Dana pembangunan sekolah pun diselewengkan oleh pihak sekolah, pejabat dinas pendidikan hingga kontraktor yang membangun sekolah.

Nuh mengklaim, sejak 2011 lalu, Kemendikbud telah fokus merehabilitasi sekolah-sekolah yang rusak di penjuru Nusantara. "Sejak program tersebut diluncurkan, bisa dilihat, dalam dua hingga tiga tahun terakhir sekolah rusak sudah banyak berkurang. Jadi angka ratusan ribu sekolah rusak itu juga tidak benar," imbuhnya.

Mantan rektor Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya itu menjelaskan, dalam memperbaiki kondisi pendidikan Indonesia, Kemendikbud mendasarkan program-programnya pada delapan standar pendidikan. Pada aspek pembiayaan, Kemendikbud telah menganggarkan dana bantuan operasional sekolah (BOS) pada jenjang sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah.

Perbaikan standar pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan melalui program sertifikasi, pendidikan lanjutan guru, dsb. Rehabilitasi gedung-gedung sekolah merupakan upaya perbaikan dalam standar sarana dan prasarana. Sementara itu, dari standar isi, kompetensi dan penilaian, perbaikan dilakukan melalui penerapan kurikulum baru.

"Semua standar itu sekarang sedang dibenahi secara simultan. Kami tidak mengarang-ngarang beragam program perbaikan ini, tetapi mengacu kepada delapan standar pendidikan. Itu adalah fondasi dalam membangun pendidikan Indonesia," papar Nuh.

(rfa)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini