nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Korupsi, Eks Bupati Buleleng Diganjar Dua Tahun Bui

Rohmat, Jurnalis · Selasa 05 Maret 2013 19:04 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2013 03 05 340 771366 VI3WixXrLu.jpg Ilustrasi

DENPASAR - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar menjatuhkan vonis dua tahun penjara kepada Mantan Bupati Buleleng, Putu Bagiada. Bagiada terbukti melakukan tindak pidana korupsi upah pungut Pajak Bumi dan Bangunan (UP PBB) sektor P3 (Perkebunan Perhutanan dan Pertambangan) sehingga merugikan negara Rp1,36 miliar.

Vonis dibacakan Ketua Majelis Hakim, IGAB Komang Wijaya Adhi yang sependapat dengan jaksa penuntut umum (JPU) I Wayan Suardi. Sesuai fakta persidangan, perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur-unsur dalam dakwaan subsider, Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

"Unsur yang terpenuhi yakni menyalahgunakan kewenangan sehingga menguntungkan diri sendiri dan orang lain atau suatu korporasi," tegas Adhi di Denpasar, Selasa (5/3/2013).

Hal-hal yang memberatkan, terdakwa Bagiada tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi dan tidak mengakui perbuatannya. Hakim Juga mempertimbangkan hal meringankan yakni terdakwa belum pernah dihukum, sopan dalam persidangan dan apa yang didapat terdakwa jauh lebih kecil dibandingkan apa yang telah diberbuat bagi negara selama terdakwa menjadi bupati.

"Menjatuhkan hukuman penjara selama dua tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penahanan, ditambah membayar denda Rp150 juta atau subsider tiga bulan penjara dengan disertai perintah tetap dalam tahanan," tegasnya.

Selain itu, Bagiada diwajibkan mengembalikan pengganti kerugian negara sebesar Rp574.709.326, sesuai yang dinikmati Bagiada dari tahun 2006 sampai 2012 atau dapat digantikan pidana penjara selama enam bulan.

Dalam amar putusan, diterangkan Bagiada telah menerbitkan Surat Keputusan (SK) Bupati Buleleng Nomor 356 tahun 2005 tentang pembagian imbangan biaya pemungutan PBB Kehutanan, Perkebunan dan Pertambangan bagi pejabat dan pegawai di Pemkab Buleleng.

SK Bupati Nomor 356 tahun 2005, diajukan Kadispenda Arnaya, sedangkan revisinya, yakni SK Bupati Nomor 977 tahun 2008, diajukan Kadispenda Nyoman Pastika (terdakwa dalam berkas terpisah).

Dalam SK itu, rinciannya Bupati mendapat bagian 40 persen, Kadispenda 25 persen, sekda 10 persen, staf Dispenda 15 persen dan 10 persen untuk biaya operasional.  Namun, dalam revisinya di Sk Bupati Nomor  977 tahun 2008, jatah Bupati dan Kadispenda dikurangi masing-masing 10 persen dan 5 persen, selanjutnya jatah itu dialihkan untuk mengakomodasi Wabup sebesar 15 persen.

”Terdakwa telah menguntungkan diri sendiri, orang lain atau korporasi,” tandas majelis hakim.

Seharusnya, dana perimbangan dari pemerintah pusat untuk ketiga sektor PBB, yakni Kehutanan Perkebunan dan Pertambangan tidak untuk dibagi-bagikan kepada pejabat dan pegawai di Pemkab Buleleng, tapi untuk kegiatan operasional. Atas putusan tersebut, Bagiada didampingi penasihat hukumnya Adnan Buyung Nasution menyatakan pikir-pikir, demikian juga dengan JPU.

(ris)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini