nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Kemana Arah Pendidikan Indonesia?

Sabtu 16 Maret 2013 13:42 WIB
https: img.okeinfo.net content 2013 03 16 95 776824 Cpocz9ebzw.jpg Yenglis Dongche Damanik. (Foto: dok. pribadi)

DATA Badan Pusat Statistik (BPS) Juni 2012 lalu menunjukkan, sekira 672.128 anak bangsa terpaksa mengubur mimpi karena tidak dapat ditampung oleh perguruan-perguruan tinggi di negeri ini. Mereka tentu saja sudah tidak mendapatkan keadilan dari negara ini. Lalu di manakah peran negara yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, “Mencerdaskan kehidupan Bangsa.

 

Negara yang besar adalah negara yang mengutamakan sektor pendidikannya. Jepang, pascahancurnya dua kota besar Hiroshima dan Nagasaki membangun negaranya dengan pendidikan sebagai titik utama. China, Amerika dan masih banyak negara maju lainnya pun mengutamakan pendidikan negaranya. Bahkan, pendidikan di negara-negara maju tersebut dapat dinikmati oleh setiap warga negara secara gratis.

 

Terdapat empat golongan anak bangsa menurut penulis, yaitu: (1) Pintar dan ekonominya mendukung, (2) Pintar namun ekonominya kurang mampu, (3). Malas dan ekonominya kuat, (4) Malas dan ekonominya tidak mendukung. Lantas, yang golongan manakah yang ingin dicerdaskan oleh negara kini?

 

Realitas yang terjadi kini dalam kehidupan keseharian kita, hanya golongan pertama hingga ketiga, yang memungkinkan mengecap pendidikan tinggi. Lantas, bagaimanakah nasib anak bangsa golongan keempat? Bukankah mereka juga berhak mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan amanat Pancasila sila kelima “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”.

 

Penyebab Rendahnya Tingkat Pendidikan Indonesia:

 

 Pertama, tidak dilaksanakannya amanat UUD 1945 dan Pancasila sila kelima. UUD 1945 dan Pancasila kini hanya sebagai simbol dan tidak diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam dunia pendidikan. Bahkan dalam kehidupan keseharian, kita dapat menyaksikan masih banyak anak usia sekolah berkeliaran di jalan pada jam sekolah. Sudah keharusan bagi negara untuk mendidik dan mencerdaskan hidup anak-anak bangsa, karena anak-anak jalanan adalah tanggung jawab negara sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat (1) “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.

 

Kedua, komersialisasi pendidikan. Hal ini dapat dilihat dengan disahkannya UU PT pada bulan Juni lalu. Dengan diberikannya kewenangan bagi perguruan tinggi dalam mengatur rumah tangganya sendiri, terutama dalam menentukan biaya pendidikan, maka terjadilah komersialisasi pendidikan. Seharusnya negara bertanggung jawab dalam menjamin anak bangsa untuk mendapatkan dan mengecap pendidikan yang sama.

 

Ketiga, minimnya gaji pendidik. Pahlawan tanpa jasa tidak mendapat perhatian penuh dari pemerintah dalam hal kesejahteraan. Gaji untuk golongan 1A senilai Rp1,26 juta termasuk nilai yang sangat kecil dan belum dapat menyejahterakan kehidupan guru. Adalah sebuah keharusan bagi negara untuk memperhatikan kesejahteraan pendidik agar anak didik yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik.

 

Keempat, akses pendidikan dan tenaga pendidik yang tidak merata di seluruh Indonesia. Setiap daerah di Indonesia belum mendapat perlakuan yang sama dalam pemerataan pendidikan. Kembali lagi terlihat bahwa keadilan itu jelas belum terlaksana, terutama dalam dunia pendidikan. Akses pendidikan di kota-kota besar sangat berbeda dengan akses pendidikan yang kita dapati di daerah-daerah terutama di Indonesia bagian timur. Pemerintah seharusnya tidak menganaktirikan daerah-daerah terpencil dengan tidak memberikan akses pendidikan yang sama agar terciptanya “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” sesuai dengan amanat sila kelima Pancasila.

 

Kelima, subsidi yang tidak tepat sasaran. Pemberian subsidi dalam bentuk uang justru bukan solusi namun sebagai masalah baru. Alih-alih ikut dalam memajukan pendidikan bangsa malahan sebagian oknum dengan teganya merampas hak anak bangsa. Tentu saja ini menjadi otokritik bagi negara ini. Menurut  Badan Pusat Statistik (BPS) 11,96% masyarakat Indonesia masuk ke kelompok masyarakat miskin. Dari data tersebut dapat diakumulasikan bahwa ada 29,13 juta jiwa masyarakat Indonesia tidak dapat hidup layak, apalagi untuk dapat menikmati pendidikan. Meskipun pendidikan wajib belajar sembilan tahun telah dicanangkan, namun masyarakat miskin tentu saja tidak dapat menikmatinya karena harus bekerja pada jam sekolah untuk penghidupannya.

 

Keenam, rendahnya APBN yang dialokasikan bagi pendidikan. Di negara maju seperti Amerika, lebih 40% dari APBN dialokasikan untuk pendidikan. Bahkan, negara Arab sekali pun mengalokasikan sekira 40% APBN-nya untuk pendidikan negaranya. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Hanya 20% dari APBN yang dialokasikan untuk pendidikan. Dua puluh persen tersebut sudah termasuk dana untuk gaji pendidik, sarana prasarana, bahkan subsidi. Tidak adanya pengawasan yang ketat dalam pelaksanaan pengalokasian dana APBN dalam pendidikan merupakan penyebab terjadinya penyelewengan.

 

Ketujuh, tidak adanya arah yang jelas dari tujuan pendidikan masa kini. Pada masa Orde Lama pemerintah menentukan tujuan yang jelas dan terarah dalam pendidikan Indonesia. Institut Teknologi Bandung (ITB) didirikan dengan tujuan untuk memajukan perindustrian negara. Institut Pertanian Bogor (IPB), didirikan untuk mendukung ITB dalam industri pertanian dan perguruan-perguruan tinggi lainnya yang dirancang untuk memajukan Indonesia. Faktanya, perguruan-perguruan tinggi sekarang lebih bangga jika dapat mengirimkan lulusannya untuk bekerja di luar negeri. Dan bahkan kebanyakan lulusan universitas mencari pekerjaan yang tidak sesuai dengan Ilmu yang telah dia dapat selama pendidikan. Tujuan pendidikan harus diluruskan kembali.

 

Ketujuh hal di atas dapat direalisasikan di Indonesia demi terwujudnya cita-cita nasional Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu,  “Mencerdaskan kehidupan bangsa” tanpa pilih kasih.  Kemajuan pendidikan merupakan kemajuan bagi sebuah bangsa karena akan mempengaruhi semua sektor pemerintah dan perekonomian. Bahkan kekuatan politik negara juga akan semakin kuat.

 

Yenglis Dongche Damanik

Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Padjadjaran

(rfa)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini