Penerimaan Siswa Miskin pun Harus Dievaluasi

Marieska Harya Virdhani, Okezone · Sabtu 04 Mei 2013 09:09 WIB
https: img.okezone.com content 2013 05 03 373 802047 HueZwZ5yFx.jpg Ilustrasi. (Foto: Dede Kurniawan/Okezone)

DEPOK - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Depok meminta Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Depok melakukan evaluasi syarat penerimaan siswa miskin yang masuk ke sekolah negeri. Hal itu penting agar tidak terjadi kekacauan seperti di 2012.

Banyak siswa miskin justru tak dapat memanfaatkan program ini lantaran banyak orang yang mampu secara finansial juga memiliki kartu jaminan kesehatan daerah (Jamkesda).

"Syarat penerimaan siswa miskin yang masuk sekolah negeri harus diubah," kata anggota Komisi A DPRD Depok, Rachmin Siahaan, Jumat (3/5/2013) malam.

Rachmin meminta Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail membatalkan peraturan wali kota soal pemberian kuota 20 persen khusus bagi warga tak mapu dengan syarat memiliki kartu Jamkesda mapun jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas). Pasalnya, pada pelaksanaanya sudah salah sasaran.

"Kami anggota Dewan minta agar dalam tahun ajaran baru 2013 ini, tidak lagi menggunakan syarat kartu Jamkesda maupun Jamkesmas," tukasnya.

Penghapusan peraturan itu, kata dia, sangat penting. Karena akan menjadi pemicu penerimaan peserta didik baru (PPDB) di tingkat sekolah menengah pertama (SMP) dan sekolah menengah atas (SMA) negeri di Kota Depok.

"Bahkan banyak temuan di lapangan bahwa pemegang kartu Jamkesda bukan warga miskin tapi juga dimiliki warga mampu," kata Rachmin.

Menanggapi permintaan tersebut, Kepala Disdik Kota Depok, Herry Pansila mengatakan, terkait tuntutan anggota DPRD untuk menghapus peraturan wali kota (perwal) dalam proses penerimaan siswa miskin masuk ke sekolah negeri akan dievaluasi. Kalau pun nanti syaratnya seperti tahun ajaran 2012 dengan memiliki Jamkesda, tentu dilakukan koordinasi dengan pihak Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Depok.

"Kami terima masukan dari anggota Komisi A DPRD Kota Depok, dan syarat penerimaan siswa miskin untuk masuk ke sekolah negeri akan dievaluasi," katanya.

Herry menambahkan, diperlukan koordinasi dengan Dinkes Kota Depok dalam memutuskan hal tersebut, karena instansi tersebut yang lebih paham kriteria warga penerima kartu Jamkesda. Diakui Herry, lemahnya sistem penerimaan siswa miskin untuk masuk ke sekolah negeri pada 2012 lalu, karena berpatokan dengan perwal yang mengharuskan memiliki kartu Jamkesda.

"Kami mendapat laporan dari sejumlah sekolah negeri bahwa ternyata ada warga pemilik kartu Jamkesda adalah masyarakat mampu. Sementara pihak sekolah tidak berani menolaknya karena masyarakat tersebut memiliki kartu Jamkesda," jelasnya.

Herry menuturkan, pihaknya tetap akan menjalankan perwa dengan memberi kuota 20 persen kepada warga miskin untuk menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri, namun syaratnya yang aakan diperketat.

"Kami masih mencari formatnya seperti apa, yang jelas bisa dipertahankan dengan syarat Jamkesda. Tapi harus berkoordinasi dengan pihak Dinkes," ungkapnya.

Untuk membantu masyarakat miskin, ujar Herry, pada tahun ajaran 2013 ini Disdik Kota Depok akan membembaskan biaya pendidikan siswa tak mampu di sekolah swasta mulai tingkat SD, SMP dan SMA. Selain itu, tutur Herry, para siswa miskin di sekolah swasta juga akan menerima buku, seragam sekolah, alat-alat tulis dan bantuan transportasi. Nantinya, bagi siswa miskin yang akan mendapat bantuan akan diperkuat surat keterangan tidak mampu dari masing-masing kelurahan.

"Kami sedang mendata jumlah siswa miskin yang sekolah di swasta dan layak menerima bantuan dari dana bantuan operasional sekolah (BOS)," katanya.

(ade)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini