nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Bupati Bogor Dicecar KPK Soal Tanda Tangan SK Makam Mewah

Arief Setyadi , Jurnalis · Selasa 14 Mei 2013 19:01 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2013 05 14 339 807018 KguZ591dn6.jpg Bupati Bogor, Rachmat Yasin (Foto: Dok. Okezone)

JAKARTA - Usai menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bupati Bogor, Rachmat Yasin, mengaku dicecar pertanyaan oleh penyidik KPK seputar penerbitan Surat Keterangan (SK) terbitnya izin Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU) di Bogor, Jawa Barat.  

 

"Saya dimintai keterangan sebagai saksi kasus TPBU untuk Iyus Djuher (Ketua DPRD Kabupaten Bogor). Pertanyaan seputar teknis. Saya diminta membedah SK Bupati yang saya tanda tangani,"" katanya di gedung KPK, Kuningan, Selasa (14/5/2013).

 

Dimana, Rachmat diminta penyidik untuk menjelaskan latar belakang, filosofi, dan dasar yuridisnya, serta lainnya menyangkut penerbitan SK tersebut yang di dalamnya terdapat tanda tangan dia.

 

"Saya jelaskan dengan lugas karena itu memang kewajiban sebagai Bupati. Sebagai pejabat administratif harus bertanggung jawab dan harus menandatangani," tukasnya.

 

Dalam proses penandatangan SK itu, dia mengatakan tidak ada yang menyalahi prosedural. Tetapi, mengenai diluar itu, orang nomor satu di Kabupaten Bogor itu menyatakan diluar tanggung jawabnya.

 

Seperti diketahui, dalam keterangan Wakil Bupati Bogor, Karyawan Faturachman menyebutkan bila dalam SK ijin lokasi TPBU seluas satu juta meter persegi terdapat tanda tangan Rachmat Yasin.

 

Kasus ini bermula, ketika KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap Direktur PT Garindo Perkasa, Sentot Susilo, dan Nana Supriyatna, serta dua orang lainnya pegawai Pemkab Bogor, Listo Welly S dan Usep Jumenio di Sentul, Bogor. Dalam pertemuan di Sentul itu, mereka diduga akan melakukan transaksi suap dalam pengurusan lahan makam mewah tersebut. Semuanya sudah berstatus sebagai tersangka.

(hol)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini