Image

UU Kepailitan Sudah Selayaknya Diubah

Fahmi Firdaus , Jurnalis · Jum'at, 24 Mei 2013 - 01:21 WIB
ilustrasi ilustrasi
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR, Nudirman Munir menerangkan,  Undang-Undang nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UUK-PKPU) sudah selayaknya diubah. Dia menilai, UU itu ada celah yang dapat dimanfaatkan oknum mafia hukum.

"Terdapat kekosongan hukum dan celah-celah yang dapat dimanfaatkan oknum-oknum mafia hukum," kata dia saat diskusi di Universitas Esa Unggul, Jakarta, Kamis (23/5/2013).

Menurutnya, sejalan waktu di mana perekonomian semakin kompleks dan perubahan paradigma hukum yang cepat dimasyarakat mulai tampak kelemahan-kelemahan yang mungkin dahulu tidak terpikirkan ataupun dikesampingkan. "Namun memiliki dampak yang sangat fatal," ujarnya.

Kata dia, perubahan UUK-PKPU untuk mengikuti perkembangan zaman terutama dalam syarat kepailitan. Nudirman menyebutkan ada beberapa jenis permasalahan hukum yang ada di UUK-PKPU.

"Pertama, syarat kepailitan yang terlalu sederhana serta tidak relevan lagi yang terdapat dalam Pasal 2 ayat 1 UUK-PKPU. Kedua, Insolvensi adanya di akhir pada saat proses pemberesan harta pailit yang menyebabkan pihak-pihak yang tersangkut sering tidak mengetahui secara pasti berapa harta debitor dan banyak perusahaan yang masih solven dipailitkan," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum Forum Kajian Hukum dan Konstitusi (FKHK) ,Victor Santoso Tandiasa menambahkan, berdasarkan UU nomor 37 Tahun 2004, syarat pailit dalam BAB II Kepailitan pada bagian ke satu, Syarat dan Putusan Pailit pada Pasal 2 ayat 1: Debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

"Jika kita mengacu pada Pasal 2 ayat 1 yang menjadi dasar hukum dalam mengajukan pailit sebuah badan usaha bahwa UU Kepailitan tidak mengatur besar kecilnya Utang. Dengan demikian dapat ditafsirkan bahwa UU Kepailitan tidak mempermasalahkan kalau asset suatu perusahaannya lebih besar daripada utangnya," pungkasnya.

(trk)

  • TAG :

Bagikan Artikel Ini

Berita Rekomendasi

Cari Berita Lain Di Sini

Live Streaming