nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Keterwakilan Caleg Gerindra Dapil Jabar IX Dipertahankan, tapi...

Fiddy Anggriawan , Jurnalis · Senin 08 Juli 2013 23:02 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2013 07 08 339 833919 P1EcZCttDn.jpg Ilustrasi (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) memutuskan, keterwakilan calon Partai Gerindra di Daerah Pemilihan Jabar IX tidak digugurkan sebagaimana putusan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Namun, ada beberapa catatan.

"Bawaslu berwenang mengadili, menetapkan, dan mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," ungkap Ketua Majelis Pemeriksa sekaligus Ketua Bawaslu, Muhammad, dalam sidang sengketa pemilu di kantornya, Jakarta, Senin (8/7/2013).

Dalam amar putusannya, Bawaslu memutuskan Gerindra tidak mengikutkan calon legislatif Nur Rahmawati, karena tidak memenuhi syarat (TMS). Keputusan Bawaslu menguatkan keputusan KPU, karena Nur Rahmawati tercatat ganda, yakni di PKPI.

Bawaslu meminta Gerindra tidak menambah atau mengganti Nur Rahmawati dengan calon lain. Konsekuensinya, 30 persen perempuan yang semula delapan kursi, tidak terpenuhi.

Maka, Gerindra diminta Bawaslu menyesuaikan kuota 30 persen perempuan setelah Nur Rahmawati dinyatakan TMS. Dengan demikian, Gerindra harus mencoret salah satu caleg.

Bawaslu memberi batas waktu hingga Rabu 10 Juli, kepada Gerindra untuk memperbaiki keterwakilan calonnya di Dapil Jabar IX. Bawaslu juga meminta kepada KPU untuk menindaklanjuti putusan tersebut.

Sementara itu, anggota KPU, Sigit Pamungkas, menyatakan keputusan Bawaslu bersifat final dan mengikat. KPU sebagai subjek pasif hanya dapat melaksanakan keputusan Bawaslu.

Sigit juga menerangkan, satu-satunya cara agar Gerindra dapat mengajukan caleg dari Dapil Jawa Barat IX yaitu dengan mengurangi jumlah caleg laki-laki di dapil tersebut.

Hal itu disebabkan, Gerindra tidak dapat mengganti Nur Rachmawati dengan caleg lain. Namun, jika Gerindrakekeuh ingin mengajukan seluruh calegnya dengan mengurangi Nur Rachmawati, maka syarat 30 persen keterwakilan perempuan tidak dapat dipenuhi.

"Agar keterwakilan perempuan 30 persen, satu caleg laki-laki harus dikurangi," pungkasnya.

(tbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini