nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Waspadai Penolakan 'Pemecatan' Anggota DPRD

Catur Nugroho Saputra, Jurnalis · Selasa 09 Juli 2013 04:31 WIB
https: img.okeinfo.net content 2013 07 09 339 833937 vVayL0uhWa.jpg Ilustrasi

JAKARTA - Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) menilai anggota DPRD kabupaten/kota dan provinsi dari partai non-parlemen yang tidak mau menaati Surat Edaran (SE) Menteri Dalam Negeri (Mendagri) No 161/3294/Sj tertanggal 24 Juni 2013, sebagai alasan saja untuk mencari dana kampanye.

"Tidak bisa dipungkiri kalau saat ini mengundurkan diri sebagai anggota DPRD bisa kehilangan sumber dana untuk biaya kampanye," kata Koordinator Nasional JPPR, Masykurudin Hafidz, saat berbincang dengan Okezone, Senin 8 Juli.

Dikatakannya, semua pihak harus memwaspadai modus penolakan anggota DPRD dari partai non-parlemen yang nyaleg kembali dari partai lain, karena bisa saja jika SE Mendagri ini tidak dikeluarkan mereka mengumpulkan anggaran daerah.

"Bisa saja jika mereka tidak mau mundur maka dalam waktu satu tahun dapat mengumpulkan anggaran daerah untuk biaya kampanye," jelasnya.

Menurutnya, SE Mendagri ini juga menguatkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dimana seorang anggota dewan dari partai parlemen yang masih menjabat jika maju kembali dari partai berbeda harus mengundurkan diri.

"Ini sama saja menguatkan keputusan KPU di mana anggota dewan harus mundur dari jabatannya kalau nyaleg kembali dan sudah disahkan KPU," tambahnya.

Untuk diketahui, pemerintah saat ini mempunyai wewenang memecat atau mengganti anggota DPRD dari partai non-parlemen yang kembali mencalonkan diri sebagai caleg melalui partai peserta pemilu.

Hal ini tertuang dalam SE Mendagri No 161/3294/Sj tertanggal 24 Juni 2013 yang dibuat berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 2008 tentang Parpol dan PP Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD mengenai Tata Tertib DPRD yang menegaskan soal keanggotan DPRD.

Saat ini, SE ini sudah dikirimkan kepada Ketua DPRD provinsi dan kabupaten/kota, gubernur, wali kota serta bupati, termasuk DPR Aceh, DPR Papua dan Papua Barat.

Untuk itu, pimpinan daerah diminta melakukan PAW kepada anggota DPRD non-parlemen yang nyaleg dari partai lain. Jika selama 14 hari tidak dilaksanakan, maka Ketua DPRD boleh melaksanakan PAW tanpa perlu ada penggantinya.

(tbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini