JAKARTA - Wakil Ketua Komisi I DPR, Ramadhan Pohan tidak membantah adanya anggota dewan yang kotor hingga membuat citra DPR sebagai lembaga yang korup. Dia menanggapi hasil survei Transparancy International Indonesia (TII) yang menyebut DPR dan partai politik sebagai lembaga terkorup.
"Jadi saya kira supaya kita tidak main pukul rata, jangan sampai kita deskriditkan atau mengeneralisir orang baik dan buruk (di DPR). Kita bedakan, mana apel busuk dan mana apel yang baik. Di dalam keranjang kan enggak semua apel itu baik pasti ada yang busuk dan enggak semuanya busuk pasti ada yang baiknya," kata Ramadhan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/7/2013).
Follow Berita Okezone di Google News
Karena itu, Ramadhan berharap perlu pembenahan untuk memilih anggota dewan yang layak, khususnya meminimalisir korupsi. Pembenahan bisa dilakukan mulai dari rekrutmen partai politik dan rekam jejak dari calon anggota dewan. Riwayat hidup calon juga harus dibeberkan secara terbuka.
"Ini kan tidak turun sendiri dari langit dan langsung baik. Karena itu prosesnya harus kita kawal," paparnya.
Dia percaya pada intinya, partai politik memiliki legal standing untuk menolak korupsi, menghukum kader yang korupsi bahkan memisahkan kader yang terkait korupsi.
"Semua partai ada yang tikusnya, tapi mari kita bakar tikusnya tanpa membakar rumahnya," tegas Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrat itu.
Ramadhan berharap pada media dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) ikut mengawasi kinerja para anggota dewan. "Media dan LSM lebih proaktif lagi menyoroti kinerja anggota DPR kita, termasuk soal komitmen dalam pemberantasan korupsi. Semua akan jelas, siapa yang baik dan buruk," kata dia.
(trk)
