Perlu Verifikasi Kemendagri untuk Bubarkan FPI

Bagus Santosa, Okezone · Jum'at 19 Juli 2013 13:51 WIB
https: img.okezone.com content 2013 07 19 339 839492 vpbP1G3MSg.jpg Ilustrasi

JAKARTA - Anggota Komisi I dari Fraksi Partai Demokrat Max Sopacua mengatakan perlu verifikasi lembaga terkait, termasuk Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) atas kerusuhan Front Pembela Islam (FPI) dengan warga di Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah kemarin. 

Menurutnya, verifikasi ini ditujukan mengetahui duduk permasalahan yang sebenarnya sehingga memberikan vonis yang tepat, termasuk sanksi terberat yaitu pembubaran.

"Pada intinya, kita tidak bisa memvonis sesuatu apa yang ada di depan, tapi kita harus melihat keutuhan yang umum. Kita tunggu verifkasi dari lembaga terkait. Artinya kita serahkan pemerintah, lembaga terkait, ormas urusan Kementerian Dalam Negeri, Kemendagri silakan verifikasi," kata Max saat dihubungi wartawan, Jumat (19/7/2013).

Baginya, yang terpenting di bulan Ramadan ini adalah menjaga dan menghargai bulan tersebut. "Pada intinya, saya mengajak seluruh umat untuk melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya dan menghindarkan diri dari perbuatan yang tidak baik," katanya.

Dia meyakini, pada dasarnya pembentukan Ormas adalah untuk membina manusia pada intinya. Karena itu, perlu verifikasi tadi untuk mengetahui sebab-musabab mengapa peristiwa tersebut terjadi.

"Karena pada dasarnya pembentukan Ormas itu baik, untuk membina manusia, mungkin pelaksanaannya saja yang membuat seperti itu," kata Wakil Ketua Umum Partai Demokrat ini.

Dalam bentrok antarFPI dan warga pecah di Sukoharjo, Kendal, Jawa Tengah, Kemarin, seorang warga meninggal lantaran ditabrak anggota FPI yang mencoba melarikan diri. Bentrokan ini terjadi saat FPI melakukan sweeping tempat hiburan di Sukoharjo dan Patean.  Hingga saat ini, Polres Kendal Jawa Tengah menetapkan lima orang menjadi tersangka. Seorang di antaranya adalah pengemudi yang menabrak warga, Soni Hariono (38).

(ahm)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini