nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Aturan Keterbukaan Dana Caleg KPU Disambut Baik

Misbahol Munir, Jurnalis · Minggu 21 Juli 2013 17:28 WIB
https: img.okeinfo.net content 2013 07 21 339 840254 aaKn7uKAmj.jpg Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)

JAKARTA - Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Tohari menyambut baik rencana Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mengeluarkan aturan main mengenai keterbukaan dana kampanye caleg pada Pemilu 2014.

"Saya menyambut baik rencana KPU karena mestinya memang begitu. Harus ada regulasi yang mengharuskan setiap caleg mengumumkan dan melaporkan dana kampanye, melainkan juga harus sekaligus ada aturan pembatasan," jelas Hajriyanto kepada Okezone, Minggu (21/7/2013).

Regulasi seperti ini menurut dia, bukan hanya sebagai wujud keterbukaan pendanaan kampanye, melainkan juga menjadi tuntutan Konstitusi UUD 1945 bahwa pemilu harus berlangsung secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

"Ketentuan harus "adil" sebagaimana tersebut dalam UUD 45 Pasal 22E Ayat 1 itu mengharuskan transparansi dan limitasi pendanaan. Tanpa adanya transparansi dan limitasi pendanaan maka pemilu menjadi "tidak adil" karena hanya memberikan peluang kepada caleg yngg memiliki kemampuan logistik dan finansial yang tinggi saja untuk menang," jelas dia.

Sementara caleg yang lemah lanjut dia, kemampuan logistik dan finansialnya akan tersisihkan secara tidak adil dan fair. Jika hanya caleg yang kaya logistik yang menang maka yang terwujud bukan demokrasi tetapi plutokrasi. Dimana plutokrasi itu adalah sistem politik dimana yang berkuasa adalah orang-orang kaya saja.

Pasalnya, lanjut dia, yang akan terpilih dalam pemilu hanyalah orang-orang yang kaya dengan kemampuan logistik tak terbatas saja.

"Caleg yang kaya cenderung menjadikan caleg yang miskin sebagai kanibal. Ini semua harus dicegah melalui pembentukan regulasi. KPU sebagai penyelenggara pemilu harus bisa menegakkan nilai-nilai konstitusi bahwa pemilu harus 'Luber Jurdil' secara sistemik dengan membuat aturan," imbuhnya.

"Saya rasa maksimal seorang caleg di Jawa Rp1 miliar, dan di luar Jawa Rp1,5 miliar itu cukup. Aturan yang mengatur materi ini sudah sangat terlambat, tapi lebih baik terlambat dari pada tidak ada," pungkasnya.

(hol)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini