nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

DPR Desak Perbaikan Jalur Pantura Segera Rampung

K. Yudha Wirakusuma, Jurnalis · Minggu 28 Juli 2013 02:02 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2013 07 27 339 843537 aL9ZX0Zjv6.jpg Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)

JAKARTA - Jalur Pantai Utara (Pantura) yang kerap mengalami kerusakan dalam setiap tahunnya belakangan ini menjadi pembicaraan hangat di masyarakat.

Sebab, hingga saat ini perbaikan Jalur Pantura belum juga terlesesaikan. Hal tersebut membuat kemacetan yang kerap terjadi, terlebih jelang arus mudik lebaran mendatang. Oleh karenanya, kalangan DPR meminta pemerintah segera mencari solusi untuk mengatasi Jalur Pantura, sehingga kemacetan dapat teratasi dengan baik.

"Kita harapkan pemerintah khususnya Dirjen Bina Marga dan Perhubungan Darat dapat menyelesaikan solusi Jalur Pantura," tegas Wakil Ketua Komisi V Fraksi Partai Demokrat DPR RI Mulyadi, di Jakarta, Sabtu (27/7/2013).

Politisi asal Sumatera Barat ini menjelaskan, ini merupakan representasi dari permasalahan penyelengaraan jalan di seluruh Indonesia. Permasalahan yang sangat mendasar kata dia ialah terdapat dua institusi yang berbeda antara pembuat jalan yakni Ditjen Bina Marga Kementreian PU dengan pengatur penguna jalan yaitu Ditjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.

"Sehingga sering saling menyalahkan, Bina Marga  menyatakan bahwa tonase kendaraan yang melewati jalan melebihi kemampuan jalan, sementara Perhubungan Darat tidak mau disalahkan begitu saja, dan menyatakan kerusakan jalan bukan hanya disebabkan oleh kelebihan tonase kendaraan. Tetapi karena kondisi struktur jalan tidak optimal, yang secara tidak langsung berarti menuduh kualitas pembangunan yang dikerjakan oleh kontraktor kurang bagus, dan disertai sistem drainase jalan yang tidak memadai," urainya.

Apabila dua intansi terjebak dalam perdebatan itu, lanjut Mulyadi, maka persoalan ini takkan pernah selesai, dan tak ada ujung pangkalnya. Untuk itu, solusi yang harus dilakukan menurut dia ialah Bina Marga dan Perhubungan Darat duduk bersama, sebagaimana di negara-negara yang kerap dikunjungi Komisi V bahwa pembuat dan pengatur penguna jalan dibawah satu institusi.

"Jadi tidak mungkin saling menyalahkan seperti di Indonesia. Sementara belum disatukan dalam satu institusi, penyelesaiannya adalah penerapan Kontrak Berbasis Kinerja (Performance Base Contract), di mana kontraktor bertanggungjawab selama lima tahun terhadap jalan yang sudah dilakukan rehabrekon," sebut dia.

Selain itu, penegak hukum juga harus berhati-hati, lantaran proyek Jalur Pantura bukanlah persoalan hukum biasa, melainkan lebih kental analisa teknisnya. Seperti misalnya terhadap tonase kendaraan yang melebihi standar, akan menyebabkan berkurangnya umur rencana jalan berapa lama.

"Tentu perlu penelitian  ilmiah yang dapat dipertangungjawabkan. Sebetulnya permasalahan penyelengaraan jalan, mulai dari jalan kabupaten/kota, provinsi sampai jalan nasional dan jalan tol sudah diinventarisasi oleh Komisi V dan solusinya dituangkan dalam Revisi RUU Jalan yang sedang dalam pembahasan saat ini. RUU ini merupakan RUU inisiatif DPR,namun diperkirakan pembahasannya akan memakan waktu lama," paparnya.

Mulyadi menambahkan, sudah saatnya transportasi di Indonesia tidak hanya bertumpu kepada jalan (road), tetapi juga mengoptimalkan pengunaan rel (kereta api), sehingga adanya keseimbangan tidak seperti saat ini.

"Yang sangat bertumpu kepada jalan Komisi V beberapa tahun terakhir ini selalu mengingatkan agar double track Jakarta-Surabaya segera diselesaikan sehingga penguna atau volume kendaraan melintasi (Jalur) Pantura dapat berkurang, dan masyarakat pribadi juga akan memilih jalur kerta api," tutupnya.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini