nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Marak, Bawaslu Jangan Loyo

Misbahol Munir, Jurnalis · Senin 29 Juli 2013 20:01 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2013 07 29 339 844224 L1vzPzRaae.jpg Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)

JAKARTA - Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum menetapkan Daftar Calon Tetap (DCT) untuk calon anggota DPR dan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota Pemilu 2014. Menurut jadwal, pengumuman calon tetap baru akan dilaksanakan pada 23-25 Agustus.  

 

Meskipun KPU belum menetapkan, hasil pemantauan Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) sudah banyak alat peraga kampanye yang dipasang di tempat-tempat umum dengan mencantumkan nama, partai politik pengusung, daerah pemilihan dan nomor urut.

 

"Pemantauan JPPR tentang alat peraga ini ditemukan di tempat publik misalnya calon legislatif Lazarus Simon Ishak caleg nomor 2 DPRD Jakarta dari Partai Demokrat Dapil 8, Hermansyah caleg nomor 7 DPRD Jakarta dari PAN dapil 1, Mujahid Samal caleg No 1 DPRD Jakarta dari PPP Dapil 1, Hamdan Faisal caleg nomor 7 DPRD Jakarta dari PBB dapil 7, Yora Lovita Haloho caleg nomor 4 DPR RI dari Gerindra dan Hj. Nurjannah Hulwani, caleg DPR RI nomor 3 dari PKS," ungkap peneliti JPPR, Masykurudin Hafidz kepada Okezone, Senin (29/7/2013).

 

Menurut dia, memasang alat peraga ini sesungguhnya adalah tindakan kampanye dengan melanggar kepatuhan terhadap tahapan pencalonan. Selain melanggar tahapan, kampanye ini adalah bentuk narsisisme calon yang menjadi preseden buruk dan potensi melanggar tahapan kampanye berikutnya.

 

"Jangan dikira masyarakat pemilih tidak tahu bahwa sekarang ini belum waktunya kampanye dengan mencantumkan nama, partai politik pengusung, daerah pemilihan dan nomor urut. Pemasangan alat peraga tersebut justru akan kontraproduktif karena akan menimbulkan kesan ketidakmengertian calon terhadap tahapan Pemilu," jelas dia.

 

Melihat maraknya alat peraga ini, dia meminta Bawaslu sebagai lembaga pengawas untuk berkoordinasi dengan lembaga terkait melakukan penertiban.

 

"Bawaslu yang dibiayai negara seharusnya melakukan koordinasi dengan Bawaslu Propinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota untuk bekerjasama dengan KPUD dan Pemda setempat untuk menertibkannya, memberikan peringatan dini dan mencegah pelanggaran yang lebih tinggi lagi," kata dia.

 

"Dibulan Ramadan ini, lembaga pengawas Pemilu jangan loyo untuk menertibkan alat peraga yang jelas-jelas melanggar tahapan Pemilu tersebutn" pungkasnya.

(hol)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini