Hadapi Walhi, Gubernur Bali Keok di PTUN

Rohmat, Okezone · Jum'at 02 Agustus 2013 04:28 WIB
https: img.okezone.com content 2013 08 02 340 846233 qiuxu0Rdq7.jpg Ilustrasi

DENPASAR - Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Denpasar mengabulkan gugatan Walhi Bali dengan memerintahkan SK Gubernur Nomor 1.051/03-L/HK/2012 tentang pemberian izin pengusahaan pariwisata alam pada blok pemanfaatan kawasan taman hutan raya (TAHURA) Ngurah Rai seluas 102,22 hektar kepada PT Tirta Rahmat Bahari (TRB) agar dicabut.

Dalam amar putusanya, Ketua Majelis Hakim, Asmoro Budi Santoso, mengabulkan gugatan penggugat (WALHI) dan menyatakan SK Gubernur Bali Nomor 1.051/03-L/HK/2012 batal sehingga harus dicabut. Selain itu, menghukum tergugat membayar biaya pengadilan secara tanggung renteng bersama penggugat intervensi.

"SK gubernur bertentangan dengan kebijakannya sendiri yaitu melanggar surat edaran moratorium izin akomodasi pariwisata di Bali Selatan," demikian Asmoro dalam pertimbagannya di PTUN Denpasar, Kamis 1 Agustus. 

Hal itu dikarenakan dalam SK tersebut PT TRB diizinkan membangun sejumlah sarana akomodasi pariwisata seperti penginapan, restoran dan lain-lain di kawasan Tahura Ngurah Rai. Hakim juga menyatakan gubernur dalam menerbitkan SK tersebut tidak terbuka kepada publik.

Gubernur dinilai melakukan inkonsistensi terhadap kebijakan yang dikeluarkannya sendiri, terutamanya moratorium izin akomodasi pariwisata, serta dalam pemberian SK tersebut gubernur dianggap tidak cermat.

Dengan begitu, izin pemanfaatan tahura yang seharusnya hanya boleh dilakukan di blok pemanfaatan tetapi gubernur malah memberikan membangun di blok perlindungan. Hal itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 

“Pengeluaran SK bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik, utamanya asas keterbukaan, asas kepastian hukum serta asas kecermatan dan kehati-hatian” tukasnya.

 

Kuasa hukum Walhi, Wihartono, mengatakan putusan tersebut sudah tepat. Dia meminta Gubernur Bali segera melaksanakan putusan hakim tersebut. 

“Apa yang kita dalilkan, semua dijadikan pertimbangan oleh majelis hakim, ini membuktikan dalam memberikan SK tersebut gubernur telah melanggar kebijakannya sendiri serta bertentangan dengan asas-asas pemerintahan yang baik,” jelas Wihartono.

Sementara itu, Ketua Dewan Daerah Walhi Bali, Wayan Gendo Suardana, mengatakan, putusan hakim yang memenangkan penggugat WALHI merupakan gugatan pertama lingkungan di Bali.

"Ini akan menjadi preseden baik bagi penegakan hukum lingkungan dan putusan ini juga yurisprudensi bagi setiap gerakan penyelamatan lingkungan yang akan melakukan upaya-upaya hukum,” imbuh Suardana.

Tama S Langkun, peneliti hukum dan monitoring peradilan dari Indonesia Corruption watch (ICW) yang datang dari Jakarta untuk memantau pesidangan menilai putusan hakim sudah tepat.

“Mendengarkan fakta hukum yang disampaikan majelis, WALHI memang harus menang dan ini merupakan satu putusan yang akan menjadi preseden hukum yang baik,” ujar dia. 

Putusan tersebut, kata dia, semakin menguatkan posisi organisasi masyarakat sipil sebagai lembaga kontrol yang efektif terhadap kebijakan pemerintah. 

(tbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini