DPR Desak Pemerintah Bubarkan Ormas Anarkis

Misbahol Munir, Okezone · Kamis 15 Agustus 2013 16:47 WIB
https: img.okezone.com content 2013 08 15 339 850078 yYrU58032M.jpg Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)

JAKARTA - Belum lama ini ormas Front Pembela Islam (FPI) kembali terlibat bentrok dengan warga. Peristiwa tersebut terjadi di Duson Gowah, Desa Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.  

 

Sebelumnya, warga di Kendal, Jawa Tengah, juga terlibat bentrok dengan FPI yang melakukan razia dalam bulan puasa lalu. Akibat bentrok ini, seorang warga pengendara sepeda motor tewas ditabrak mobil anggota FPI yang lari dari kejaran penduduk.

 

Menurut Anggota Komisi III DPR, Eva Kusuma Sundari, Ormas yang kerap melakukan tindakan kekerasan di tengah masyarakat harus segera dibubarkan. "Mereka sudah mengganggu keterbitan umum, main hakim sendiri, menggunakan kekerasan," kata Eva, di Jakarta, Kamis (15/8/2013).

 

Lanjut dia, Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas) yang baru saja disahkan bisa dijadikan pegangan atau landasan yuridis bagi pemerintah untuk segera membubarkan organisasi massa yang kerap kali melakukan aksi-aksi premanisme.

 

Dia juga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai kepala pemerintahan untuk bertindak tegas dan membuktikan pernyataannya bahwa negara tidak boleh kalah dengan perilaku kekerasan yang organisasi-organisasi massa itu.

 

"Ini saya sedih, Pak SBY sudah dihina-hina seperti itu oleh FPI, tapi FPI tidak diapa-apakan," imbuhnya.

 

Pembubaran terhadap ormas yang kerap melakukan aksi kekerasan seperti FPI, bisa dilakukan di pengadilan.

 

"Saya kira aparat penegak hukum seperti kepolisian sudah punya list aksi-aksi kekerasan yang dilakukan ormas (FPI-red) itu. Kalau memang pembubarannya harus melalui pengadilan, maka kepolisian atau kejaksaan bisa mengambil perannya sebagai aparat penegak hukum, karena ketika masyarakat terancam, negara harus mengambil posisi atas nama masyarakat untuk menjaga rasa aman bagi masyarakat," jelas Anggota Fraksi PDI Perjuangan itu.

 

Sepertinya, lanjut Eva, pemerintah terlihat masih ragu untuk menindak tegas FPI dengan menggunakan Undang-Undang Ormas yang telah disahkan. Menurut Eva, bila melihat rekam jejak kekerasan yang dilakukan FPI selama ini, seharusnya mudah bagi pemerintah dalam memberikan sanksi kepada ormas tersebut.

 

"Apa yang sudah didiskusikan di pembahasan UU ormas, dan mengapa kita butuh UU Ormas ini kan DPR menjawab tuntutan dari Mendagri. Pas dulu mau dibubarkan tidak ada perangkat hukumnya, sekarang sudah ada," tambahnya.

 

Secara terpisah, Wakil Ketua DPP PKS Agus Purnomo meminta agar individu-individu yang secara nyata melakukan aksi kekerasan di tengah masyarakat untuk segera diadili. Wacana pembubaran ormas FPI yang pernah disampaikan oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), itu harus dihormati.

 

"Dari segi wacana (pembubaran-red) itu harus dihormati, tapi kan kalau mengadili korporasi saja tidak tidak apalagi ini mau mengadili ormas. Baiknya, oknum-oknum ormas yang melakukan aksi kekerasan itu saja yang ditangkap dan diadili," pungkasnya.

(hol)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini