Share

Komite Konvensi Tak Wajibkan Peserta Mundur dari Jabatan Publik

Fiddy Anggriawan , Okezone · Minggu 15 September 2013 07:01 WIB
https: img.okezone.com content 2013 09 15 339 866189 X6VxaUfA3U.jpg Menteri Perdagangan Gita Wirjawan usai mengikuti sesi pra-konvensi (Foto: Dok Okezone)

JAKARTA - Komite Konvensi Partai Demokrat (PD) tidak mewajibkan peserta untuk menanggalkan jabatannya sebagai pejabat publik, ketika lolos seleksi. Sejumlah peserta konvensi di antaranya menjabat menteri, Ketua DPR dan Komisioner Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kalau ada aturannya silakan mundur dan itu kan pendapat pribadi dari para pengamat politik. Kalau komite tidak mambicarakan hal itu. Kami hanya menjaring mereka yang berminat menjadi presiden melalu mekanisme konvensi PD," ungkap Wakil Ketua Komite Konvensi PD, Taufiqurrahman Ruki, kepada Okezone, Minggu (15/9/2013).

Namun, lanjut Taufiqurahman, kalau di instansi mereka ada peraturan untuk mundur setelah mengikuti konvensi, maka komite tentu akan menghormatinya. 

"Ya tinggal bagaimana mereka saja. Mau mundur ya silakan. Itu hanya masalah administrasi saja," pungkasnya.

Sebelumnya, beberapa pihak baik pengamat politik maupun pengurus DPP PD mendesak agar para pejabat negara yang menjadi peserta konvensi mundur dari jabatannya.

Sekadar diketahui, sejumlah pejabat negara ikut Konvensi PD di antaranya Ketua DPR Marzuki Alie, Menteri Perdagangan Gita Wirjawan, Menteri BUMN Dahlan Iskan, Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat Dino Pati Jalal, Gubernur Sulawesi Utara Sinyo Harry Sarundajang dan Anggota BPK Ali Masykur Musa. 

Dalam aturan, disebutkan bila pejabat negara alias PNS tidak boleh melakukan politik praktis, termasuk terlibat langsung dalam sebuah partai politik.

(tbn)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini