Share

BPK: Kemendikbud Perlu Kaji Kembali Penyelenggara UN

Rachmad Faisal Harahap, Okezone · Kamis 19 September 2013 19:40 WIB
https: img.okezone.com content 2013 09 19 560 868858 xpfai1UanC.jpg Logo Kemendikbud. (Foto: dokumentasi Kemendikbud)

JAKARTA - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) meminta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) untuk mengkaji kembali organisasi penyelenggara ujian nasional (UN) di tingkat pusat.

"Selanjutnya menerapkan sistem anggaran terpadu dalam penyelenggaraan UN," imbau Anggota BPK RI Dr. H. Rizal Djalil, saat konferensi pers, di Gedung Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK), Jakarta, Kamis (19/9/2013).

Baca Juga: Tidak Hanya Berantas Pencurian Ikan, Ini Bukti Nyata Ketegasan KKP

Rizal menambahkan, BPK pun merekomendasikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh untuk tetap melaksanakan perencanaan, koordinasi, monitoring, supervisi, dan evaluasi atas UN melalui penyelenggara UN tingkat pusat.

"Kemudian menyerahkan teknis penyelenggaraan UN kepada pemerintah provinsi bekerjasama dengan perguruan tinggi setempat," lanjutnya.

Menurut dia, pemberian rekomendasi ini nantinya dapat ditangani oleh pihak penegak hukum, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), serta Kepolisian.

"Kalau KPK minta hasil investigasi, saya kasih," singkatnya.

Sebelumnya, hasil audit BPK menunjukkan, Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) tidak efektif dalam menjalankan tugasnya. BPK mengaudit BSNP terkait pelaksanaan UN 2012 dan 2013.

Adapun hasil pemeriksaan BPK atas penyelenggaraan UN 2012 dan 2013, BSNP harus dievaluasi karena sudah melakukan penyimpangan.

(ade)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini