nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Pengamat: Peradilan Hukum di Indonesia Sudah Tidak Sehat

Aisyah, Jurnalis · Minggu 22 September 2013 09:03 WIB
https: img.okeinfo.net content 2013 09 22 339 869862 gzdaqxt5Aq.jpg Ilustrasi (Okezone)

JAKARTA - Jabatan hakim agung dewasa ini bukanlah suatu bentuk pengabdian terhadap peradilan melainkan status kekuasaan demi mendapatkan lebih banyak materi maupun kelanggengan karir. Demikian disampaikan pengamat hukum Universitas Padjajaran (Unpad), Yesmil Anwar.

Menurut Yesmil, kondisi seperti itu menunjukkan bahwa peradilan di Indonesia sudah semakin tidak sehat.

 

“Kekuasaan mereka sebagai hakim juga untuk menyelamatkan kelompok-kelompok yang ada di dalam kehidupan kita misalnya orang-orang dari kelompok hakim perguruan tinggi itu bagian dari konflik. Sudah tidak sehat peradilan di Indonesia,” kata Yesmil saat berbincang dengan Okezone, di Jakarta, Sabtu (21/9/2013) malam.

 

Menurutnya, tidak menutup kemungkinan kasus ini juga sebagai upaya saling menjatuhkan diantara para hakim. Perekrutan hakim dari luar kehakiman lanjut dia, seharusnya memberikan peningkatan prestasi, bukan saling menjatuhkan.

 

“Bukan menjadi persaingan sehat tapi malah jadi persaingan yang tidak sehat. Hakim agung menjadi saling menyingkirkan satu sama lain. Kenapa harus disingkirkan? Supaya persaingan sedikit. Disini ada character competition,” terangnya.

 

Dia menambahkan, perekrutan hakim agung sejatinya terlebih dahulu melalui mekanisme fit and proper test sesuai undang-undang. “Enggak usah terlalu berharap dengan hakim agung yang akan lahir karena dunia peradilan dan hakim agung sudah tidak sehat,” pungkasnya.

 

Sebelumnya diketahui, anggota Komisi III DPR, Bachrudin Nasori, tepergok oleh wartawan tengah lobi-lobi dengan salah satu calon hakim agung, Sudrajat Dimyati, di toilet DPR. Kendati kemudian keduanya membantah melakukan lobi.

 

Setelah insiden ‘lobi toilet’ di DPR, anggota Komisi Yudisial (KY) mengaku pernah ditawari uang Rp1,4 miliar oleh oknum parpol tertentu untuk meloloskan salah seorang calon.

"Kejadiannya saat Komisioner Komisi Yudisial melakukan rapat pleno seleksi calon hakim agung di tahun 2012. X, teman di DPR, bilang ada dana Rp1,4 miliar, kamu bagi tujuh saja asal meloloskan hakim X," ujar Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial (KY) Eman Suparman, dalam diskusi Sindo Trijaya Cikini, Jakpus, Sabtu 21 September kemarin.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini