Share

Jimly: Budaya Persaingan Politik Kita Belum Sehat

Akbar Dongoran, Okezone · Jum'at 18 Oktober 2013 05:55 WIB
https: img.okezone.com content 2013 10 18 340 883181 E6grAzXXvF.jpg Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)

MEDAN – Transisi politik yang telah berjalan sekitar 15 tahun di Indonesia, ternyata belum menghasilkan budaya persaingan politik yang sehat di kalangan para elit. Kondisi itu tergambar dari banyaknya konflik yang muncul akibat dari persaingan politik di pemilihan umum. Baik di tingkat nasional hingga ke kabupaten/kota.  

 

Hal tersebut disampaikan Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu (DKPP), Jimly Asshiddiqie, saat memberikan sosialisasi peran DKPP di Convention Hall Hotel JW Marriot Medan, Kamis (17/10/2013).

 

Menurut Jimmly, para elit politik di Indonesia masih terjebak dalam demokrasi prosedural, yang semakin jauh dari esensi demokrasi itu sendiri. Keinginan berkuasa yang begitu kuat dikalangan para elit, membuat mereka sering kali menghalalkan segala cara untuk mendapatkan kekuasaan. Termasuk mencari-cari kesalahan penyelenggara pemilu.

 

“Kalau sebelum pemilu kan setiap calon yang berkompetisi selalu menyatakan siap menang dan siap kalah. Tapi ketika hasil dari pemilu diumumkan, banyak yang tidak bisa menerima. Jangankan yang kalah, yang menang pun kadang tidak siap. Banyak yang frustasi, dan akhirnya memanfaatkan saluran yang ada, seperti Mahkamah Konstitusi. Nah, ketika dikalahkan kemudian mencari pelampiasan kepada penyelenggaran pemilu," jelas dia.

 

"Saya tidak mengatakan bahwa penyelenggara pemilu seluruhnya benar, tapi kalau mencari-cari kesalahan penyelanggara pemilu saya pikir tidak tepat juga. Apalagi sampai menggunakan DKPP untuk mengeliminasi keputusan hasil pemilihan saya pikir itu hanya bentuk frustasi saja,” imbuhnya.

 

Lebih lanjut Jimly juga mengatakan, sikap persaingan politik yang belum sehat di kalangan elit itu semakin ironis, karena pemerintah yang notabene merupakan kader-kader partai politik, mengakomodasi sikap frustasi para elit itu dengan mendirikan lembaga-lembaga baru. Padahal, sering kali keberadaan lembaga-lembaga itu tak tersosialisasikan secara baik, dan pada akhirnya melahirkan kesalahpahaman di masyarakat.

 

“Nah di situ ironisnya. Sudahlah elitnya frustasi, dikasih saluran pula oleh pemerintah. Saya terus terang saja, karena menurut saya, saluran yang diberikan pemerintah itu sering kali disalahartikan para elit. Bayangkan, kita punya lebih dari tiga lembaga yang mengurusi pelaksanaan pemilu. Baik itu di tingkat hulu sampai hilir," kata dia.

 

"Di luar KPU dan Bawaslu, Mahkamah Konstitusi dan DKPP ini kan termasuk juga, meski kita tidak mengurusi terkait teknis pemilihan. Kita satu-satunya di dunia ini yang punya sistem pelaksanaan pemilu yang gemuk seperti ini. Idealnya kan semakin baik hasilnya. Tapi karena ketidakpahaman, akhirnya semakin semraut,” pungkasnya.

(hol)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini