nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

Inisiator Century Ragukan Komitmen SBY Berantas Korupsi

Muhammad Saifullah , Jurnalis · Minggu 27 Oktober 2013 19:22 WIB
https: img-z.okeinfo.net content 2013 10 27 339 887712 XmpOk5sfVo.jpg

JAKARTA – Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidatonya di acara Temu Kader Partai menegaskan komitmennya untuk memberantas tindak pidana korupsi. Bahkan SBY menegaskan bahwa Partai Demokrat bukanlah partai paling korup karena ada partai lain yang lebih korup.

 

Hanya saja, pernyataan demikian dicibir sebagai sebuah pernyataan kurang 'berisi' sebab masih menyisakan konsistensi perwujudannya. Seperti disampaikan mantan Anggota DPR RI yang kini menjadi Fungsionaris Partai Golkar, Muhammad Misbakhun. Pernyataan SBY itu membuatnya tertawa kecil.

 

"Karena sampai hari ini, saya belum pernah mendengar pidato Presiden SBY untuk memberikan dukungan kepada KPK guna segera menuntaskan kasus mega skandal korupsi Bailout Bank Century senilai Rp6,7 triliun," tegas Misbakhun di Jakarta, Minggu (28/10/2013).

 

Padahal pernyataan demikian dari SBY sangat dibutuhkan sebagai seorang Presiden RI. Karena kasus Century sudah berjalan hampir lima tahun, namun terkatung-katung tanpa ada pihak pejabat negara yang dibawa ke sidang pengadilan tindak pidana korupsi.

 

Pernyataan SBY soal komitmen pemberantasan korupsi jadi semakin terasa mengada-ada, menurut Misbakhun, karena dalam konteks kasus Century, komitmen demikian tak hadir.

 

Buktinya, kata Misbakhun, buka saja file pidato Presiden SBY pada tanggal 4 Maret 2010 di Istana Kepresidenan ketika menanggapi hasil Pansus Hak Angket DPR tentang Bailout Bank Century. Di hasil itu disebutkan ada dugaan korupsi dan pelanggaran serta penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara.

 

Saat itu, SBY diketahui justru juga menyatakan bahwa Bailout tersebut tidak melanggar hukum dan telah sesuai dengan ketentuan perundangan yang ada. Sementara di sisi lain, KPK menetapkan bahwa kasus bailout bank Century sudah memasuki tahap penyidikan tentang adanya tindak pidana korupsi.

 

Misbakhun juga menilai pernyataan Presiden yang menyatakan partai lain lebih korup adalah strategi yang ingin menjadikan partai lain sebagai target operasi pemberantasan korupsi. Ini agar kader partai lain lebih banyak kena kasus korupsi dibandingkan anggota partai yang dipimpinnya. "Ini sekaligus sebagai bukti bahwa pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini sudah tidak murni untuk menegakkan hukum," kata Misbakhun.

 

"Tapi lebih sebagai upaya politik untuk mendeskreditkan partai lain supaya kadernya terjerat korupsi sehingga masuk daftar paling banyak dibanding partainya Presiden SBY," imbuhnya.

 

Menurutnya, kalau memang hal itu yang terjadi, maka sangat jelas bisa dibaca alasan dibalik tak bergeraknya penyelidikan atas dugaan kader PD yang disebutkan oleh Yulianis menerima uang USD200,000 dalam persidangan korupsi Hambalang. Pasalnya, walau sudah disidik, KPK belum pernah memanggil kader PD terkait dugaan itu.

 

"Sedangkan Presiden SBY pun diam saja tanpa membuat pidato dukungan penuntasan kasus tersebut," tegas Misbakhun, yang merupakan Caleg Dapil II Jatim Pasuruan dan Probolinggo.

 

Secara terpisah, Pengamat Politik Ray Rangkuti, mengatakan dirinya menilai bahwa dalam dua minggu terakhir, Publik disuguhkan pertunjukan sikap SBY yang marah, jengkel, merasa dizalimi, dan sekaligus cemburu atas situasi yang menimpa diri, keluarga, dan partainya.

 

Dimulai dengan reaksi keras terhadap pernyataan Luthfie Hasan Ishaaq soal SBY dan Bunda Putri, lalu kemarahan atas ormas PPI, hingga pernyataan di Temu Kader PD yang menyalahkan Pers atas upaya penghancuran PD.

 

Bagi Ray, hal demikian justru semakin menambahkan adanya sikap partai yang tida elok. Faktanya, banyak kader partai politik lain yang terkena kasus korupsi. Tapi dibangun pengertian seakan-akan hanya kasus yang menimpa kader PD saja yang jadi perhatian.

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini