nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

PDIP: Ada Orang Kuat di Belakang Akil Mochtar

Angkasa Yudhistira, Jurnalis · Minggu 03 November 2013 01:03 WIB
https: img-o.okeinfo.net content 2013 11 02 339 891092 vyov7pGnJg.jpg Akil Mochtar (Heru Haryono/Okezone)

JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) PDI Perjuangan Hasto Kristianto mendesak aparat penegak hukum untuk membongkar dugaan tindak pidana suap pada Pilgub Bali 2013.

Dugaan itu timbul setelah adanya pengakuan dari Mahkamah Konstitusi (MK) saat memutuskan bahwa pemilihan yang bisa diwakilkan oleh keluarga atau tokoh masyarakat disahkan atas dasar hukum.

"Saya berani menyatakan dengan seluruh tanggung jawab hukum. Ada keputusan dengan dalil hukum yang baru, yang bertentngan dengn prinsip satu orang satu suara. Ada suap di MK, kalau di Pilkada PDIP dikroyok delapan parpol, dikeroyok oleh kekuatan Brimob saat itu, sampai mobil Ibu Mega saja dimasukin intel," ungkap Hasto ditemui di Jakarta, Sabtu (2/11/2013).

Hal itu menjadi aneh, sebab tidak ada pengkhususan bagi Provinsi Bali. "Kekhususan hanya di Papua. Dalam putusan MK tidak ada kekhususan itu. Tapi ini diterapkan," terangnya.

Hasto menyatakan, sebanyak 38 saksi yang bersidang diakui oleh mahkamah, bahwa ada pencoblos lebih dari satu suara, dan itu dipercaya.

"Kita tidak menuntut dimenangkan, kita hanya menuntut ketentuan pemilu dan undang-undang Pemda bahwa vote lebih dari satu kali, dilakukan Pilkada ulang. Itu saja kami tuntut. Tapi tidak dikabulkan karena ada suap tadi," bebernya.

Ketika mengambil keputusan, sambung Hasto, ada niat-niat jahat dari hakim konstitusi. "Dan ada orang kuat di belakang Akil. Negara yang membuktikan pernyataan saya. Saya membuat pertanyaan dengan semua konsekuensi hukum jika mau digugat," tantangnya.

Tudingan keberadaan orang kuat di belakang Akil itu, lanjutnya, berdasar adanya upaya yang sistematis untuk memenangkan Pilgub Bali dengan menggunakan intelijen dan Brimob.

"Bisa dirasakan, dilihat ada suap untuk hakim MK memutuskan disini. Ada keterlibatan oknum KPU pusat di bali disitu. Dengan bermacam skenario yang ada," kata Hasto.

Mereka yang menyalahgunakan hak rakyat, sambung Hasto, akan ditenggelamkan oleh sejarah. "Kita lihat saja nanti ketika Prsesiden SBY tidak memerintah," tutupnya.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini