nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

DPR Heran Foke Kembali Ditolak Jadi Dubes

Tegar Arief Fadly, Jurnalis · Sabtu 16 November 2013 08:09 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2013 11 16 339 897855 e6gR0hXqYu.jpg

JAKARTA - Komisi I DPR mengaku terkejut saat menerima informasi jika pelajar Indonesia di Jerman kembali menolak Fauzi Bowo (Foke) sebagai Duta Besar.

"Terus terang ini belum pernah terjadi," kata anggota Komisi I DPR dari Fraksi Partai Golkar, Tantowi Yahya kepada Okezone, Jumat (15/11/2013).

Tantoei mengaku heran dengan adanya penolakan terhadap Foke. Pasalnya dalam fit and proper tes (uji kelayakan dan kepatutan) di Komisi I DPR, Foke dianggap mampu menjadi Dubes RI di Jerman.

"Kecakapan dan pengalamannya di birokrasi dan pemerintahan, serta penguasaannya tentang Jerman baik bahasa, budaya dan politik membuatnya sangat pas menjadi wakil RI di sana," ungkapnya.

Selama ini, kata Tantowi, memang pernah ada penolakan terhadap seorang Dubes. Namun, penolakan itu datang dari negara yang bersangkutan, bukan dari warga negara Indonesia yang ada di negara tersebut.

Meskipun mendapat penolakan, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tidak bisa langsung mengganti Foke. Sebab pemerintah Jerman sendiri masih bisa menerima Foke sebagai Dubes RI.

"Tidak lumrah Presiden membatalkan pencalonan seorang dubes karena penolakan masyarakat Indonesia. Dulu yang pernah ada negara akreditasi yang menolak calon dubes karena alasan tertentu, untuk itu Presiden bisa mengusulkan calon dubes baru," tandasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Serikat Alumni Jerman (SAJ) menolak penempatan Fauzi Bowo sebagai duta besar Jerman. SAJ meragukan kredibilitas dan integritas Foke sebagai representasi Republik Indonesia di Jerman.

Penentangan ini didasari atas kinerja buruk Fauzi Bowo selama 35 tahun di jaringan briokrasi pemerintah DKI Jakarta.

SAJ menganggap, SBY telah salah menempatkan pria yang akrab disapa Foke itu sebagai Dubes RI. Pasalnya, Jerman merupakan negara yang menjadi pusat kekuatan ekonomi terbesar di Eropa dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

(trk)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini