Kapolri Diminta Hentikan Praktik Jual Beli Kasus

Tegar Arief Fadly, Okezone · Selasa 26 November 2013 21:21 WIB
https: img.okezone.com content 2013 11 26 339 903228 3jlyEh1LHH.jpg

JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Sutarman diminta menghentikan berbagai praktik jual beli kasus di institusi yang dia pimpin. Sebab, hal itu dinilai hanya merusak citra Polri dan membuat tingkat kepercayaan publik terhadap polisi menurun.

 

Akibatnya, masyarakat lebih percaya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), karena di lembaga antirasuah itu tidak ada jual beli kasus, apalagi  kasus yang sudah P21 alias lengkap dihentikan prosesnya.

 

"Itu janji Kapolri Sutarman saat uji kepatutan dan kelayakan. Kami akan mempertanyakan berbagai praktik jual beli kasus, di mana kasus yang sudah P-21 tiba-tiba dikeluarkan surat pemberitahuan penghentian penyidikan (SP3) hanya karena ada pesanan sponsor," kata Anggota Komisi III, Nudirman Munir di DPR, Selasa (26/11/2013).

 

Di beberapa daerah, kata dia, ada banyak kasus yang dihentikan penyidikan karena pesan sponsor, karena rekayasa. Ada juga kasus pencemaran nama baik yang dipaksakan unsur pidananya dengan menggunakan pasal-pasal karet.

 

"Malah ada orang yang datang ingin bertanya  tentang kasus yang menimpa dirinya, tiba-tiba dia ditetapkan tersangka karena perbuatan tidak menyenangkan. Ini gila. Kami akan meminta Kapolri untuk membersihkan semuanya ini," sambungnya.

 

Sementara itu, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul mengharapkan Sutarman bisa membersihkan semua praktik jual beli kasus di kepolisian. Ruhut pun optimistis Sutarman bisam menuntaskan masalah tersebut.

 

"Jika itu yang dilakukan, citra Polisi yang terlanjur rusak bisa bangkit kembali. Kapolri juga jangan ragu-ragu mengambil tindakan tegas terhadap bawahan yang suka bermain-main kasus," katanya.

 

Ruhut lebih jauh mengatakan, praktik jual beli kasus terus berlangsung karena ada oknum di Komisi III DPR RI yang ikut bermain. "Ada beberapa oknum di Komisi III DPR RI yang ikut bermain. Mereka yang memperkeruh situasi dan membuat citra Polisi juga rusak. Kalau DPR saja ikut bermain, bagaimana Polisinya,” ungkapnya.

 

Akibat dari perbuatan tidak terpuji dari aparat kepolisian dan didukung beberapa oknum Komisi III DPR RI, kata Ruhut, maka publik semakin menjauhi Polisi. Publik lebih percaya kepada KPK dalam menyelesaikan berbagai kasus.

 

"Karena di KPK tidak ada kasus yang sudah P21 tiba-tiba di-SP3. Ini kelebihan KPK yang membuat lembaga itu dicintai rakyat. Kalau kepolisian melakukan hal yang sama, saya yakin citra Polisi akan bangkit dan bisa sama dengan KPK," bebernya.

 

Sebelumnya, anggota Komisi III DPR RI, Eva Sundari Kusuma mengatakan, soal jual beli kasus, dimana kasus yang sudah P21 tiba-tiba di SP3 atau dihentikan perkaranya tanpa alasan jelas, memang marak terjadi di penyidik kepolisian.

 

Eva memiliki sejumlah data soal ini. Misalnya, kata dia, di Bandung, Jawa Barat ada 9 kasus pengaduan buruh ke kepolisian, tetapi tidak ada satu pun yang lolos. “Tidak ada satu pun dari 9 kasus yang diproses di pengadilan yang dimenangkan oleh buruh,” katanya.

 

Di bidang kedokteran, kata Eva, sering terjadi malapraktek. Menurut data yang diperoleh, ada 265 kasus malapraktek yang hilang begitu saja. Ini terjadi karena Ikatan Dokter Indonesia (IDI) sudah membuat MoU dengan kepolisian. “Hanya ada satu  kasus malapraktik yang lolos, dan itupun karena Kapolresnya lulusan S2 kesehatan,” kata Eva.

 

Di bidang perdagangan manusian, kata Eva, ada 50 kasus yang lenyap begitu saja. “Kami minta Kapolri membuat skenario perbaikan sistem, sehingga semua kasus yang masuk ke penyidik kepolisian bisa dituntaskan dan tidak ada lagi jual beli kasus,” katanya.

 

Praktisi hukum, Petrus Selestinus lebih jauh mengatakan, praktik jual beli kasus itu sudah menjadi darah daging aparat kepolisian dan sulit diberantas. Siapa pun Kapolrinya sulit melakukan ini, karena mereka pernah menjadi bagian dari sistem ini.

 

Petrus yang sehari-hari berurusan dengan kasus di kepolisian mengatakan, modus jual beli kasus bermacam-macam. Satu berkas kasus saja bisa bolak balik berkali-kali antara penyidik kepolisian dan JPU.

 

Di penyidikan, kata dia, ada menu yang bisa dipesan. Misalnya, seseorang yang sudah ditetapkan tersangka, bisa bisa dipesan dan dipangkas statusnya menjadi saksi atau mereka yang status sudah ditahan bisa diubah menjadi tidak ditahan, dari yang ditahan menjadi ditangguhkan penahanannya.

(ful)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini