nyalakan notifikasi untuk berita terbaru dari Okezone

DPR-KPK Kaji soal Pemeriksaan Caleg Jelang Pemilu

Bagus Santosa, Jurnalis · Selasa 03 Desember 2013 03:03 WIB
https: img-k.okeinfo.net content 2013 12 02 339 906155 2k1vATwv10.jpg Ilustrasi (Foto: Dok. Okezone)

JAKARTA - Menyambut Pemilu, khususnya Pemilu Legislatif (Pileg), Komisi III DPR meminta aparat penegak hukum, terutama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menganggu konsentrasi anggota dewan dalam menghadapi Pileg.

Sebab, bukan tidak mungkin akan banyak laporan terhadap caleg dan capres menjelang Pileg dan Pilpres 2014.

 

Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi III Aziz Syamsuddin saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi III dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Gedung DPR, Jakarta, Senin (2/12/2013).

"Bukan tidak mungkin ada masukan kepada institusi penegak hukum yang ingin menjatuhkan salah atu capres atau caleg. Kalau dulu di Pileg dan Pilpres 2009 ada kesepakatan pimpinan KPK, Polri dan Kejaksaan, minus sekian tidak boleh ada proses yang menggoyang situasi politik," kata Aziz.

 

Dia berharap, dalam rangka pileg nanti ada sistem yang bisa dibangun terhadap Kepolisian dan Kejaksaan untuk tidak 'menggoyang' salah satu capres dan caleg.

"Saya khawatir jelang 9 April 2014, semakin banyak laporan yang masuk di KPK, Kejsakaan dan Kepolisian, sengaja dimasukan untuk diekspos," ujar politikus Partai Golkar ini.

Sambil menambahkan, sistem ini dianggap penting supaya tidak menganggu situasi politik yang nanti ada. "Perlu untuk diantisipasi. Kami yakin koordinasi dengan pihak KPK bisa jadi satu bahan," katanya.

Menanggapi itu, Ketua KPK Abraham Samad mengatakan, hal itu perlu kajian yang mendalam. "Ini belum disimpulkan karena masih akan dirapatkan," ujar Abraham usai RDP.

Sementara itu, Pimpinan KPK lainnya, Bambang Widjojanto, mempertegas, perlu ada mekanisme yang harus dibangun untuk ini. Sebab, untuk aksi goyang-menggoyang ini perlu dilihat duduk perkaranya. KPK hanya bisa menangani kasus korupsinya saja.

"Bukan tidak (boleh) memeriksa, tapi harus satu mekanisme di mana nanti dibangun sistem. Kalau ada pengaduan-pengaduan yang berupa blackmail, pencemaran nama baik, itu gimana menangani, ini yang lagi dipelajari. Makanya saya jawab, untuk pelanggaran pemilu, pencemaran nama baik kan bukan kompetensi KPK tapi penegak hukum lain," ujar Bambang.

Terkait kasus korupsi yang tengah disidik KPK, Bambang menegaskan, tidak ada yang bisa menghalanginya. Termasuk bila nanti permintaan Aziz tadi dikabulkan.

"Kalau sekarang sedang diperiksa (KPK) kan enggak bisa ada yang menyetop itu kan. Bukan yang tersangka enggak bisa diperiksa. Enggak akan ada kaitannya juga kan selama datanya akurat," kata Bambang.

(put)

Bagikan Artikel Ini

Cari Berita Lain Di Sini